LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang
LEXmedia. Revolusi digital saat ini memaksa data pribadi untuk terus bergerak melintasi batas-batas teritorial negara dengan sangat cepat. Dinamika ekonomi digital melalui platform e-commerce dan layanan cloud mewajibkan entitas bisnis melakukan pemrosesan data lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kepastian hukum mengenai transfer data pribadi lintas batas negara guna
LEXmedia. Transformasi digital telah membawa lanskap bisnis global dan nasional ke era baru yang serba otomatis. Saat ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi ini telah merambah praktik pembuatan, analisis, hingga eksekusi perjanjian komersial. Oleh karena itu, kita perlu meninjau secara kritis mengenai legalitas penggunaan AI
LEXmedia. Kita telah memasuki era baru tata kelola data di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan legalitas kontrak Data Processing Agreement dalam layanan SaaS di Indonesia terpenuhi. Sebagai praktisi hukum, kita memahami bahwa transisi ini menuntut
LEXmedia. Pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta bisnis di Indonesia oleh karena itu perusahaan wajib melaksanakan audit kepatuhan hukum perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Langkah ini sangat krusial untuk memitigasi sanksi denda administratif yang sangat besar. Selain itu, langkah proaktif ini
LEXmedia. Dunia digital berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko kejahatan siber yang tinggi. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat adalah kebocoran informasi sensitif. Oleh karena itu, kita semua wajib memahami regulasi perlindungan privasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) hadir
LEXMedia. Teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat pesat. Salah satu produknya adalah teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara secara nyata. Fenomena ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami Aspek Hukum Penyebaran Konten Deepfake AI berdasarkan UU ITE sebagai panduan literasi digital. Pemerintah Indonesia
