LEXmedia. Setiap pelaku usaha dan individu yang bertransaksi valas kini menghadapi aturan lebih ketat. Bank Indonesia memperbarui kewajiban dokumen transaksi valuta asing melalui tiga regulasi utama pada 2024 dan 2026. Oleh karena itu, pemahaman atas ketentuan ini menjadi kebutuhan dan bukan sekadar formalitas administratif.
Artikel ini menguraikan dasar hukum, threshold terbaru, serta langkah kepatuhan praktis. Selain itu, pembahasan mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/2024, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI) No. 13/2026, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI) No. 15/2026 secara berurutan. Dengan demikian, pembaca memperoleh panduan hukum yang aplikatif untuk transaksi sehari-hari.
Dasar Hukum Kewajiban Dokumen Transaksi Valuta Asing
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing menjadi payung hukum utama. Regulasi ini mencabut PBI sebelumnya dan mengatur kerangka menyeluruh atas pasar valas domestik. Selain itu, PBI ini menetapkan prinsip kehati-hatian bagi seluruh pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Sebagai peraturan pelaksana, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG BI) No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing. PADG BI ini mengatur mekanisme transaksi, jenis underlying, serta batas waktu penyerahan dokumen. Namun, ketentuan awal tersebut terus mengalami penyesuaian mengikuti dinamika nilai tukar rupiah.
Prinsip dasarnya tetap sama: setiap transaksi beli valuta asing terhadap rupiah di atas nilai tertentu wajib disertai dokumen underlying. Underlying transaksi mencakup dokumen ekspor-impor, investasi, transaksi modal, hingga kredit atau pembiayaan. Sebagai hasilnya, bank wajib memverifikasi kesesuaian nominal transaksi dengan dokumen pendukung sebelum eksekusi.
Threshold Dokumen Transaksi Valuta Asing (PADG BI No. 15/2026)
Bank Indonesia menerbitkan PADG BI No. 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PADG BI No. 11/2024. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan tingginya permintaan valas domestik. Perubahan utama terletak pada penurunan threshold transaksi tunai beli valuta asing terhadap rupiah.
Batas nilai kini turun menjadi USD 10.000 atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi. Artinya, transaksi tunai beli valas di atas USD 10.000 per bulan wajib memiliki underlying transaksi yang sah. Sebelumnya, threshold ini sempat berada pada level lebih tinggi sebelum disesuaikan bertahap sepanjang 2026.
Konsekuensinya cukup signifikan bagi pelaku usaha dengan kebutuhan valas rutin, seperti importir skala menengah. Mereka harus menyiapkan dokumen transaksi valuta asing yang lengkap dan akurat sebelum nominal transaksi melewati ambang batas tersebut. Di sisi lain, transaksi di bawah threshold tetap memerlukan pernyataan tertulis sebagai dokumen pendukung minimal.
Kewajiban Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar (PADG BI No. 13/2026)
Selain transaksi pembelian valas, Bank Indonesia juga memperketat pengawasan transfer dana keluar. PADG BI No. 13 Tahun 2026 mengubah PADG BI No. 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Juli 2026 dan menyasar seluruh transfer dana keluar dalam valuta asing.
Threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar turun dari semula di atas USD 50.000 menjadi di atas USD 25.000. Oleh karena itu, transfer dana keluar dengan nilai setara di atas USD 25.000 kini wajib disertai dokumen pendukung yang memadai. Bank Indonesia menyediakan masa transisi bagi transaksi bernilai USD 25.000 hingga USD 50.000 yang dilakukan sejak 1 hingga 31 Juli 2026.
Tujuan regulasi ini jelas: memperkuat instrumen pemantauan lalu lintas devisa perbankan secara menyeluruh. Bank sebagai pihak pelapor wajib menerapkan verifikasi dan uji tuntas lebih ketat atas setiap permohonan transfer. Akibatnya, transaksi tanpa dokumen memadai berpotensi tertunda atau bahkan ditolak oleh bank pelaksana.
Jenis dan Bentuk Dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing
Regulasi membedakan dokumen underlying menjadi dua sifat, yaitu final dan prakiraan. Dokumen underlying final berlaku untuk kegiatan ekonomi yang sudah pasti dan terverifikasi. Sebaliknya, dokumen underlying prakiraan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang masih bersifat proyeksi wajar.
Beberapa contoh dokumen underlying meliputi dokumen ekspor-impor barang dan jasa, dokumen investasi langsung maupun portofolio, serta dokumen transaksi modal. Selain itu, dokumen kredit atau pembiayaan turut diakui sebagai underlying yang sah. Perdagangan barang dan jasa dalam negeri juga dapat menjadi dasar transaksi valas dengan persetujuan pengecualian dari Bank Indonesia.
Pelaku transaksi wajib pula menyertakan surat pernyataan tertulis yang menjamin kebenaran dokumen underlying tersebut. Nominal dan jangka waktu transaksi valas terhadap rupiah tidak boleh melebihi angka yang tercantum dalam dokumen underlying. Meski demikian, pembulatan nilai nominal tetap diperkenankan dalam kelipatan tertentu sesuai mata uang yang berlaku.
Batas waktu penyerahan dokumen turut diatur secara spesifik menurut nilai transaksi. Untuk transaksi hingga batas threshold, penyerahan dilakukan pada tanggal transaksi dan berlaku selama satu bulan kalender. Sementara itu, transaksi di atas threshold mewajibkan penyerahan dokumen pada tanggal penyelesaian, early termination, atau unwind.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Pelaku usaha dan individu perlu segera menyesuaikan proses internal dengan ketentuan dokumen transaksi valuta asing terbaru. Langkah awal adalah memetakan seluruh transaksi valas rutin dan membandingkannya dengan threshold baru. Dengan demikian, potensi keterlambatan atau penolakan transaksi dapat dicegah sejak awal.
Selanjutnya, perusahaan sebaiknya membangun sistem pengarsipan dokumen underlying yang rapi dan mudah diakses. Dokumen kontrak, invoice ekspor-impor, serta perjanjian investasi harus tersimpan sesuai jangka waktu transaksi terkait. Selain itu, koordinasi intensif dengan bank devisa menjadi kunci agar proses verifikasi berjalan lancar.
Terakhir, konsultasi berkala dengan penasihat hukum atau praktisi kepatuhan sangat dianjurkan. Regulasi valas terus berubah mengikuti kondisi makroekonomi, sehingga pemantauan rutin atas terbitan PADG BI baru menjadi keharusan. Sebagai hasilnya, pelaku usaha dapat menjaga kelangsungan transaksi valas tanpa risiko hukum yang tidak perlu.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu dokumen underlying dalam transaksi valuta asing?
Dokumen underlying adalah bukti kegiatan ekonomi riil yang mendasari transaksi valas, seperti kontrak ekspor-impor, dokumen investasi, atau perjanjian kredit. Bank Indonesia mewajibkan dokumen ini untuk transaksi di atas threshold tertentu guna memastikan transaksi valas benar-benar terkait aktivitas ekonomi yang sah, bukan spekulasi semata.
2. Berapa threshold transaksi valas yang wajib memiliki underlying pada 2026?
Berdasarkan PADG BI No. 15/2026, threshold transaksi tunai beli valuta asing terhadap rupiah turun menjadi USD 10.000 per bulan per pelaku, berlaku sejak 1 Juli 2026. Transaksi di atas nilai tersebut wajib disertai dokumen underlying yang sah dan surat pernyataan tertulis dari pelaku transaksi.
3. Apa perbedaan PADG BI No. 13/2026 dan PADG BI No. 15/2026?
PADG BI No. 13/2026 mengatur threshold dokumen pendukung transfer dana keluar, turun dari USD 50.000 menjadi USD 25.000. Sementara itu, PADG BI No. 15/2026 mengatur threshold transaksi tunai beli valas terhadap rupiah, turun menjadi USD 10.000. Keduanya berlaku sejak 1 Juli 2026 dengan tujuan berbeda.
4. Apa sanksi jika tidak melengkapi dokumen transaksi valuta asing?
Bank berwenang menunda atau menolak transaksi yang tidak dilengkapi dokumen pendukung memadai. Selain itu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank maupun nasabah yang terbukti melanggar ketentuan underlying transaksi sesuai PBI No. 6/2024 dan PADG turunannya.
