LEXmedia. Peredaran uang palsu masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Masyarakat awam sering menerima uang palsu tanpa menyadarinya. Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu setiap tahun di berbagai daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Artikel ini menyajikan analisis yuridis peredaran uang
LEXmedia. Pemerintah terus memperketat regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Kewajiban penempatan DHE SDA kini menjadi perhatian utama pelaku usaha ekstraktif di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mempersempit kanal penempatan dana ekspor tersebut. Oleh karena itu, eksportir wajib memahami perubahan ini secara menyeluruh sebelum arus
LEXmedia. Setiap pelaku usaha dan individu yang bertransaksi valas kini menghadapi aturan lebih ketat. Bank Indonesia memperbarui kewajiban dokumen transaksi valuta asing melalui tiga regulasi utama pada 2024 dan 2026. Oleh karena itu, pemahaman atas ketentuan ini menjadi kebutuhan dan bukan sekadar formalitas administratif. Artikel ini menguraikan dasar hukum, threshold
LEXmedia. Pemerintah Indonesia secara resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (PP No. 21 Tahun 2026). Kebijakan ini membawa paradigma baru melalui implementasi mekanisme retensi devisa hasil ekspor SDA pertambangan lewat perjanjian bilateral. Langkah strategis tersebut merupakan terobosan hukum dalam sistem
LEXmedia. Dunia perbankan sedang mengalami revolusi besar melalui adopsi teknologi Open Banking yang semakin masif di tanah air. Inovasi ini memungkinkan integrasi layanan keuangan antar-aplikasi melalui mekanisme Application Programming Interface (API). Namun, integrasi tersebut membawa tantangan besar terkait keamanan informasi finansial nasabah. Oleh karena itu, penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam
