LEXmedia. Nama Kasman Singodimedjo jarang disebut sejajar dengan Soekarno atau Hatta. Namun, jejak Kasman Singodimedjo Konstitusi 1945 justru menentukan wajah negara Indonesia hingga hari ini. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Februari 1904. Ayahnya, R. Singodimedjo, bekerja sebagai modin dan pamong praja di Lampung Tengah. Sejak kecil, Kasman tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung disiplin dan ketaatan beragama. Oleh karena itu, nilai keislaman dan nasionalisme melekat kuat dalam dirinya sejak muda.
Bayangkan seorang pemuda yang berdiri di persimpangan dua dunia: kedokteran dan hukum. Kasman sempat menempuh pendidikan di STOVIA, sekolah kedokteran elite di Batavia. Namun, hatinya justru condong pada keadilan, bukan pada anatomi tubuh manusia. Ia kemudian pindah ke Rechts Hooge School, sekolah tinggi hukum di Jakarta. Pada 26 Agustus 1939, ia meraih gelar Meester in de Rechten, atau sarjana hukum. Sebagai hasilnya, gelar “Mr.” melekat pada namanya sepanjang hidup.
Pendidikan dan Pembentukan Karakter Kasman Singodimedjo
Perjalanan pendidikan Kasman tidak berjalan mulus. Ia berpindah dari HIS Jakarta ke HIS Kutoarjo, lalu melanjutkan ke MULO Magelang. Selain itu, ia aktif berorganisasi sejak remaja. Pada 1925, ia menjadi tokoh sentral Jong Islamieten Bond (JIB), organisasi pemuda Islam yang turut mengukir Sumpah Pemuda. Di sana, ia berguru langsung kepada HOS Tjokroaminoto, KH Agus Salim, dan KH Ahmad Dahlan.
Pergaulan dengan para pendiri bangsa itu membentuk cara pandang Kasman terhadap hukum dan keadilan. Ia meyakini bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis di atas kertas. Baginya, hukum adalah alat pembebasan rakyat dari penjajahan. Oleh karena itu, ia tidak pernah ragu menyuarakan kemerdekaan meski taruhannya adalah penjara. Pada 1940, pemerintah Hindia Belanda menangkapnya karena berteriak “Untuk Indonesia Merdeka!” di sebuah konferensi Muhammadiyah. Hukuman empat bulan penjara pun menantinya.
Peran Kasman Singodimedjo dalam Pergerakan Kemerdekaan
Ketika pendudukan Jepang tiba, tentara pendudukan mengangkat Kasman menjadi daidanco atau komandan batalion PETA Jakarta. Ia sebenarnya menolak jabatan itu. Ia bahkan berusaha menggagalkan tes kesehatan agar tidak lulus. Namun, takdir berkata lain, dan ia justru menduduki posisi tertinggi bagi pribumi dalam militer PETA.
Peran itu kelak menjadi modal penting. Sehari sebelum proklamasi, Kasman turut hadir dalam pertemuan para daidanco yang membahas kesiapan kemerdekaan. Malam setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Soekarno memanggilnya ke Jakarta. Soekarno pun mengangkatnya sebagai anggota tambahan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Bersamanya, terdapat Wiranatakoesoemah, Ki Hajar Dewantara, dan Sajuti Melik.
Konstitusi 1945: Momen Penghapusan Tujuh Kata
Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menyimpan ketegangan yang nyaris memecah bangsa. Piagam Jakarta memuat tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Perwakilan Indonesia timur menolak keras kalimat tersebut. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah, bersikeras mempertahankannya. Bahkan Bung Hatta dan KH Wahid Hasyim gagal meyakinkannya.
Di titik krusial itulah Kasman Singodimedjo Konstitusi Indonesia menemukan panggungnya. Ia mendekati Ki Bagus dengan bahasa Jawa halus, penuh hormat. Ia mengajak Ki Bagus mengutamakan kemenangan cita-cita bersama sebagai bangsa merdeka, dan meminta umat Islam mengalah untuk sementara waktu. Kalimat itu menyentuh hati Ki Bagus. Akhirnya, sidang PPKI menghapus tujuh kata tersebut dari pembukaan UUD 1945 pada hari itu juga.
Bayangkan suasana ruang sidang kala itu: udara tegang, keringat dingin di dahi para tokoh, dan taruhannya adalah nasib satu bangsa. Namun, Kasman memilih jalan diplomasi, bukan konfrontasi. Sebagai hasilnya, konstitusi Indonesia lahir dengan semangat persatuan, bukan perpecahan. Peristiwa ini membuktikan bahwa hukum sejati lahir dari kearifan hati, bukan sekadar kekuatan argumen semata.
Kasman Singodimedjo dan Konstitusi Indonesia: Jaksa Agung dan Ketua KNIP
Setelah UUD 1945 disahkan, karier Kasman terus menanjak dalam struktur negara muda. Pada 29 Agustus 1945, para anggota KNIP mengangkatnya menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, parlemen pertama Indonesia. Selain itu, ia sempat merangkap Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dari posisi inilah, ia menginisiasi perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia.
Tidak lama kemudian, Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Jaksa Agung kedua Republik Indonesia. Ia menjabat antara November 1945 hingga Mei 1946. Pada masa itu, ia menerbitkan Maklumat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 15 Januari 1946. Maklumat itu menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung peradilan cepat dan tepat. Dengan demikian, Kasman meletakkan fondasi awal lembaga kejaksaan modern Indonesia.
Kiprahnya tidak berhenti di situ. Pada 1947, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin menunjuknya sebagai Menteri Muda Kehakiman. Selain itu, ia turut menjadi penasihat delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949-1950. Pada Pemilu 1955, rakyat memilihnya sebagai anggota Konstituante mewakili Partai Masyumi. Namun, jalan politiknya kelak berujung pahit; pada 1960, pemerintah memenjarakannya akibat keterlibatannya membantu perjuangan PRRI di Sumatera Barat.
Warisan Pemikiran dan Kutipan Kasman Singodimedjo tentang Keadilan
Kasman meninggalkan jejak pemikiran yang tetap relevan hingga kini. Dalam otobiografinya, “Hidup itu Berjuang”, ia menuliskan pesan kepada Ki Bagus Hadikusumo yang sarat makna: ia berharap Indonesia merdeka menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan diridai Tuhan. Bagi Kasman, keadilan bukan konsep abstrak di atas kertas. Keadilan adalah rasa aman yang dirasakan rakyat kecil, baik di desa maupun di kota besar.
Ia meyakini bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan, bukan pada kekuasaan semata. Selain itu, ia kerap mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Meskipun demikian, ia tidak pernah menonjolkan jasanya sendiri. Ia lebih memilih bekerja senyap di balik layar demi persatuan bangsa.
Suara Kasman tetap terngiang lewat catatan sejarah: sebuah ajakan untuk mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan. Semangat itu mengalir dalam setiap langkahnya, dari ruang sidang PPKI hingga meja Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, banyak sejarawan menjulukinya “sang pemersatu” antara golongan nasionalis dan golongan Islam.
Makna Konstitusi bagi Indonesia Modern
Perjalanan Kasman Singodimedjo Konstitusi Indonesia mengajarkan satu hal penting. Persatuan bangsa sering kali lahir dari keberanian seseorang untuk berdiplomasi, bukan berkonfrontasi. Kasman membuktikan bahwa hukum dan keadilan tumbuh dari empati terhadap sesama anak bangsa. Sebagai hasilnya, konstitusi Indonesia yang kita kenal hari ini membawa jejak tangannya.
Generasi masa kini layak mengenang Kasman bukan hanya sebagai pahlawan nasional. Ia adalah simbol bahwa hukum sejati dibangun di atas dialog, bukan paksaan. Dengan demikian, kisah Kasman Singodimedjo tetap menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun yang mencintai keadilan di Indonesia.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Siapakah Kasman Singodimedjo dalam sejarah hukum Indonesia?
Kasman Singodimedjo adalah Pahlawan Nasional kelahiran Purworejo, 1904, yang berperan sebagai anggota PPKI, Ketua KNIP pertama, dan Jaksa Agung kedua Republik Indonesia. Ia dikenal karena melobi penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta demi persatuan bangsa dalam perumusan UUD 1945.
2. Apa peran Kasman Singodimedjo dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta?
Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Kasman melobi Ki Bagus Hadikusumo agar menerima penghapusan tujuh kata syariat Islam dari Piagam Jakarta. Pendekatannya yang santun dan penuh hormat berhasil meredakan ketegangan antara golongan Islam dan nasionalis.
3. Jabatan apa saja yang pernah diemban Kasman Singodimedjo?
Kasman pernah menjabat Ketua KNIP, Jaksa Agung kedua Indonesia (1945-1946), Menteri Muda Kehakiman (1947), anggota Konstituante mewakili Masyumi, serta penasihat delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar 1949-1950.
4. Kapan Kasman Singodimedjo menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia?
Kasman Singodimedjo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dari November 1945 hingga Mei 1946. Selama masa jabatan itu, ia menerbitkan Maklumat Jaksa Agung Nomor 3 yang menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum dengan peradilan cepat dan tepat.
5. Apa nilai keadilan yang diwariskan Kasman Singodimedjo bagi generasi sekarang?
Kasman mewariskan pandangan bahwa keadilan sejati lahir dari empati dan dialog, bukan paksaan. Ia mengajarkan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan persatuan bangsa, sebuah nilai yang tetap relevan bagi praktik hukum Indonesia modern.
