LEXmedia. Tahun 2027 menjadi musim pelaporan kedua yang sepenuhnya memakai Coretax DJP. Oleh karena itu, setiap wajib pajak orang pribadi (WP OP) perlu memahami cara lapor SPT Tahunan Coretax secara benar. Batas waktunya tetap 31 Maret 2027 untuk Tahun Pajak 2026. Namun, aturan mainnya telah banyak berubah sejak era DJP Online. Artikel ini menguraikan dasar hukum, persiapan, langkah teknis, hingga risiko sanksi secara ringkas.
Dasar Hukum Lapor SPT Tahunan Coretax
Kerangka hukum pelaporan SPT di era Coretax bertumpu pada empat instrumen utama. Masing-masing memiliki fungsi berbeda, mulai dari norma induk hingga panduan teknis. Selain itu, keempatnya saling melengkapi sehingga wajib pajak perlu membacanya secara utuh.
PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagai Payung Hukum
Menteri Keuangan menetapkan PMK 81/2024 pada 14 Oktober 2024. Regulasi ini berlaku sejak 1 Januari 2025 dan menjadi fondasi administrasi berbasis Coretax. Pasal 162 ayat (2) menyatakan SPT dapat berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas. Namun, Pasal 163 ayat (12) mewajibkan bentuk elektronik bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, Pasal 169 menegaskan batas waktu SPT Tahunan orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
Selain itu, PMK 81/2024 memuat dua ketentuan yang sering terlewat. Pertama, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan paling lama dua bulan. Pemberitahuan perpanjangan harus masuk sebelum batas waktu berakhir. Kedua, Pasal 180 membebaskan orang pribadi berpenghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP dari kewajiban SPT Tahunan.
PER-11/PJ/2025 tentang Bentuk dan Isi SPT
Direktur Jenderal Pajak menetapkan PER-11/PJ/2025 pada 22 Mei 2025. Peraturan ini mengatur bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT di Coretax. Ketentuan khusus SPT Tahunan orang pribadi terdapat dalam Pasal 81 sampai Pasal 83. Pasal 81 mewajibkan SPT memuat penghitungan pajak, pembayaran, objek pajak, serta harta dan kewajiban. Sebagai hasilnya, DJP menghapus pembagian formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Kini wajib pajak cukup mengisi satu formulir induk yang menentukan lampiran relevan.
PER-3/PJ/2026 tentang Penyampaian dan Pengolahan SPT
DJP kemudian menerbitkan PER-3/PJ/2026 yang berlaku sejak 16 Maret 2026. Regulasi ini mengatur tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT. Melalui Pasal 24, aturan ini mencabut Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 95–112, Pasal 127, dan Pasal 128 PER-11/PJ/2025. Dengan demikian, prosedur penyampaian kini merujuk PER-3/PJ/2026, sedangkan format isian tetap mengacu PER-11/PJ/2025.
Beberapa norma baru patut dicermati. Pasal 3 ayat (6) menyatakan SPT yang tidak memenuhi kewajiban subjektif dianggap tidak disampaikan. Selain itu, aturan ini merinci dua kondisi orang pribadi yang dapat memperpanjang pelaporan. Kondisi pertama adalah pelaku usaha atau pekerjaan bebas yang belum menyelesaikan laporan keuangan. Kondisi kedua adalah karyawan yang belum menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari pemberi kerja.
PENG-20/PJ.09/2026 tentang Coretax Form
Pada 23 Februari 2026, DJP menerbitkan PENG-20/PJ.09/2026. Pengumuman ini menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan SPT berstatus nihil. Coretax Form merupakan formulir elektronik di dalam sistem Coretax DJP. Untuk membukanya, wajib pajak memerlukan Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau lebih baru. Oleh karena itu, karyawan dengan pajak nihil memperoleh jalur pelaporan yang lebih sederhana.
Persiapan Sebelum Lapor SPT Tahunan Coretax
PMK 81/2024 mensyaratkan tiga langkah awal sebelum menyampaikan SPT melalui Coretax. Wajib pajak harus mendaftar akun, mengaktivasi akun, dan membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Tanpa kode otorisasi, sistem tidak akan menerima tanda tangan elektronik. Selanjutnya, siapkan dokumen berikut:
1. Akun Coretax aktif dengan NIK sebagai NPWP, email, dan nomor ponsel yang mutakhir.
2. Kode Otorisasi DJP (KO DJP) untuk menandatangani SPT.
3. Bukti potong tahunan PPh Pasal 21 (BPA1 atau BPA2) serta bukti potong lain.
4. Daftar harta per 31 Desember 2026 dan daftar utang.
5. Data tanggungan keluarga sesuai kondisi awal tahun pajak.
6. Catatan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas, bila ada.
Selain itu, periksa menu bukti potong di akun. Coretax menarik data bukti potong secara otomatis (prepopulated) ke dalam SPT. Namun, data hanya muncul apabila pemberi kerja telah menerbitkan bukti potong melalui Coretax.
Langkah Lapor SPT Tahunan Coretax Orang Pribadi
Membuat Konsep untuk Lapor SPT Tahunan Coretax
1. Masuk ke laman coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan kata sandi.
2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT), lalu klik Buat Konsep SPT.
3. Pilih jenis pajak PPh Orang Pribadi, kemudian klik Lanjut.
4. Pilih SPT Tahunan pada jenis periode SPT.
5. Tetapkan periode Januari–Desember 2026 dan model SPT Normal.
6. Klik Buat Konsep SPT, lalu buka konsep melalui ikon pensil.
Mengisi Induk dan Lampiran SPT
Formulir induk memuat serangkaian pertanyaan pembuka. Jawaban menentukan lampiran yang wajib diisi. Selanjutnya, cocokkan data penghasilan dan kredit pajak hasil prepopulated dengan bukti potong asli. Lengkapi pula daftar harta, utang, dan tanggungan keluarga. Apabila menjalankan usaha, isi lampiran rekonsiliasi fiskal sesuai jenis kegiatan.
Membayar, Menandatangani, dan Mengirim SPT
Periksa status SPT pada bagian akhir induk. Jika kurang bayar, buat kode billing dan lunasi PPh Pasal 29 terlebih dahulu. Sebaliknya, status lebih bayar menuntut pilihan antara restitusi atau kompensasi. Setelah itu, centang pernyataan kebenaran data dan klik Bayar dan Lapor. Terakhir, tanda tangani SPT dengan KO DJP dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Khusus SPT nihil, dapat memakai Coretax Form sesuai PENG-20/PJ.09/2026. Akses formulir melalui menu SPT, lalu ikuti panduan resmi DJP di s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.
Batas Waktu, Perpanjangan, dan Sanksi
Batas akhir lapor SPT Tahunan Coretax untuk Tahun Pajak 2026 jatuh pada 31 Maret 2027. Keterlambatan berujung denda administrasi Rp100.000 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Selain denda, kekurangan bayar PPh Pasal 29 juga menimbulkan sanksi bunga.
Lebih jauh, Pasal 21 PER-3/PJ/2026 menganggap wajib pajak tidak menyampaikan SPT apabila penyampaiannya menyimpang dari ketentuan. Akibatnya, sistem tetap mencatat sebagai wajib pajak yang belum lapor.
Perlu dicatat, DJP melalui KEP-55/PJ/2026 menghapus sanksi keterlambatan SPT wajib pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026. Akan tetapi, relaksasi tersebut bersifat kasuistis dan tidak otomatis berulang. Oleh karena itu, jangan menjadikan relaksasi sebagai dasar perencanaan kepatuhan.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Kepatuhan dalam lapor SPT Tahunan Coretax tidak berhenti pada tombol kirim. Berikut rekomendasi praktis berdasarkan kerangka regulasi di atas:
1. Aktivasi akun dan buat KO DJP paling lambat Januari 2027.
2. Minta bukti potong kepada pemberi kerja sejak awal tahun.
3. Cocokkan data prepopulated dengan dokumen asli sebelum menandatangani SPT.
4. Ajukan perpanjangan sebelum 31 Maret 2027 jika memenuhi syarat PER-3/PJ/2026.
5. Simpan BPE dan dokumen pendukung secara tertib untuk menghadapi penelitian DJP.
Pada akhirnya, ketepatan data lebih menentukan daripada kecepatan pelaporan. Dengan persiapan yang tertib, dapat lapor SPT Tahunan Coretax tanpa risiko sanksi maupun koreksi di kemudian hari.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Kapan batas waktu lapor SPT Tahunan Coretax 2027?
Batas waktu lapor SPT Tahunan Coretax untuk Tahun Pajak 2026 adalah 31 Maret 2027. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP dan Pasal 169 PMK 81/2024. Wajib pajak yang terlambat menanggung denda Rp100.000. Apabila memenuhi syarat, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan paling lama dua bulan sebelum tenggat berakhir.
2. Apakah karyawan berpenghasilan di bawah PTKP wajib lapor SPT?
Tidak. Pasal 180 PMK 81/2024 mengecualikan orang pribadi berpenghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP dari kewajiban SPT Tahunan. PER-3/PJ/2026 menegaskan pengecualian serupa. Namun, wajib pajak tetap dapat melapor secara sukarela. Pelaporan sukarela membantu menjaga riwayat kepatuhan, terutama ketika mengajukan kredit perbankan, beasiswa, atau layanan publik yang mensyaratkan bukti lapor.
3. Apa itu Coretax Form dan siapa penggunanya?
Coretax Form adalah formulir elektronik dalam sistem Coretax DJP berdasarkan PENG-20/PJ.09/2026. Formulir ini khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan berstatus nihil. Pengguna memerlukan Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau lebih baru. Selain itu, DJP menyediakan panduan resmi di s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm. Formulir ini memudahkan pelaporan sekaligus memastikan data tercatat di sistem.
4. Apa akibatnya jika SPT tidak memenuhi PER-3/PJ/2026?
Pasal 21 PER-3/PJ/2026 menganggap wajib pajak tidak menyampaikan SPT apabila penyampaiannya menyimpang dari ketentuan. Selain itu, Pasal 3 ayat (6) mengatur SPT yang tidak memenuhi kewajiban subjektif. DJP akan menghapus data penerimaan SPT tersebut dari sistem. Akibatnya, wajib pajak berisiko terkena denda dan wajib melapor ulang. Oleh karena itu, pastikan status pajak sesuai sebelum mengirim.
5. Bagaimana jika bukti potong belum muncul di Coretax?
Hubungi pemberi kerja dan minta penerbitan bukti potong tahunan melalui Coretax. Data prepopulated hanya muncul setelah pemotong menerbitkan bukti potong di sistem. Apabila bukti potong belum tersedia menjelang 31 Maret, karyawan dapat mengajukan perpanjangan. PER-3/PJ/2026 secara tegas mengakui kondisi ini sebagai alasan sah. Ajukan pemberitahuan perpanjangan tersebut sebelum batas waktu penyampaian berakhir.
