LEXmedia. Sejak awal Oktober 2026, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli resmi memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang. Namun, pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap bisa terbebas dari pungutan ini. Kuncinya ada pada satu dokumen, yaitu surat pernyataan omzet marketplace. Tanpa dokumen tersebut, marketplace tetap wajib memungut pajak meskipun omzet sebenarnya kecil. Oleh karena itu, panduan ini menguraikan dasar hukum, syarat, dan langkah praktis menyampaikannya.
Dasar Hukum Surat Pernyataan Omzet Marketplace
Pengaturan pajak pedagang daring bertumpu pada dua regulasi utama. Pertama, PP No. 55 Tahun 2022 mengatur perlakuan PPh bagi pelaku usaha beromzet tertentu. Kedua, PMK No. 37 Tahun 2025 mengatur teknis pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.
PP No. 55 Tahun 2022 dan Perubahannya
PP No. 55 Tahun 2022 menetapkan tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Selain itu, regulasi ini memberi fasilitas khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak terkena PPh sama sekali.
Pasal 59 PP 55/2022 semula membatasi pemanfaatan tarif final selama tujuh tahun pajak bagi orang pribadi. Kemudian, pemerintah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden pada 22 April 2026. Perubahan ini antara lain memperpanjang pemanfaatan tarif final bagi orang pribadi yang jangka waktunya berakhir pada 2024 atau 2025. Dengan demikian, ambang Rp500 juta tetap menjadi patokan utama bagi pedagang kecil.
PMK No. 37 Tahun 2025 sebagai Aturan Teknis
Menteri Keuangan menetapkan PMK 37/2025 yang berlaku sejak 14 Juli 2025. Regulasi ini menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh Pasal 22. Menurut Pasal 8 ayat (1), tarif pungutannya 0,5% dari peredaran bruto dalam dokumen tagihan, di luar PPN dan PPnBM.
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat pengecualian penting. Marketplace tidak memungut PPh Pasal 22 dari orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta, sepanjang ia telah menyampaikan surat pernyataan. Artinya, fasilitas ini tidak berlaku otomatis.
Dari sisi waktu, DJP sempat menunjuk empat marketplace pada 1 Juli 2026. Akan tetapi, DJP menunda pemberlakuannya melalui Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026. Setelah penunjukan ulang pada 24 September 2026, pemungutan berjalan sejak awal Oktober 2026.
Siapa yang Wajib Menyampaikan Surat Pernyataan?
Pasal 6 PMK 37/2025 mewajibkan pedagang dalam negeri menyampaikan sejumlah informasi kepada marketplace. Dokumen yang relevan bergantung pada kondisi masing-masing pedagang:
1. Orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta: menyampaikan surat pernyataan omzet tahun berjalan tidak melebihi Rp500 juta, sesuai Pasal 6 ayat (2).
2. Pemegang Surat Keterangan Bebas (SKB): menyampaikan SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
3. Orang pribadi beromzet di atas Rp500 juta: menyampaikan surat pernyataan omzet telah melebihi Rp500 juta (Pasal 6 ayat (6)).
Perlu dicatat, fasilitas Rp500 juta hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Pedagang berbentuk badan usaha tetap terkena pungutan kecuali memiliki SKB.
Ketika Omzet Melewati Rp500 Juta
Omzet usaha bisa naik pesat di tengah tahun. Dalam kondisi ini, Pasal 6 ayat (7) mewajibkan pedagang menyampaikan surat pernyataan baru. Batas waktunya paling lambat akhir bulan saat omzet melampaui Rp500 juta. Setelah itu, marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 pada awal bulan berikutnya, sebagaimana Pasal 7 mengatur.
Selain itu, hitung omzet dari seluruh kanal penjualan, bukan per platform. Penjualan di toko fisik, media sosial, dan beberapa marketplace sekaligus harus dijumlahkan. Sebagai hasilnya, angka yang dinyatakan mencerminkan peredaran bruto yang sebenarnya.
Cara Menyusun Surat Pernyataan Omzet Marketplace
Format resmi surat pernyataan omzet marketplace tersedia dalam Lampiran PMK 37/2025. Oleh karena itu, gunakan format tersebut dan hindari membuat versi sendiri.
Isi Minimal Surat Pernyataan Omzet Marketplace
Secara umum, surat pernyataan memuat beberapa unsur pokok berikut:
1. Judul “SURAT PERNYATAAN” sesuai format lampiran.
2. Identitas pedagang, seperti nama, NIK atau NPWP, dan alamat.
3. Pernyataan bahwa omzet pada tahun pajak berjalan tidak melebihi Rp500 juta.
4. Kesediaan menanggung akibat hukum apabila pernyataan ternyata tidak benar.
5. Tempat, tanggal, tanda tangan, dan meterai.
Langkah Praktis Penyampaian
Berikut alur yang dapat diikuti:
1. Hitung omzet riil. Rekap seluruh penjualan sejak Januari tahun berjalan dari semua kanal.
2. Isi format lampiran. Lengkapi data diri sesuai identitas yang terdaftar di DJP.
3. Bubuhkan tanda tangan dan meterai. Pastikan dokumen sah secara formal.
4. Unggah melalui akun marketplace. DJP mengingatkan agar pedagang menyampaikannya melalui akun di setiap marketplace yang digunakan.
5. Simpan bukti penyampaian. Arsipkan tangkapan layar atau notifikasi konfirmasi dari platform.
6. Perbarui setiap awal tahun. Pasal 6 PMK 37/2025 mewajibkan pembaruan informasi pada awal tahun pajak.
Tata cara teknis unggah bisa berbeda di tiap platform. Karena itu, periksa menu pengaturan pajak atau pusat bantuan penjual pada masing-masing marketplace.
Risiko Hukum Surat Pernyataan Omzet Marketplace yang Tidak Benar
Sebagian pedagang mungkin tergoda menyatakan omzet di bawah Rp500 juta agar terhindar dari pungutan. Namun, langkah ini membawa risiko hukum yang serius.
Pasal 6 ayat (9) PMK 37/2025 menegaskan bahwa pedagang bertanggung jawab atas kebenaran isi surat pernyataan. Marketplace memang tidak akan memungut pajak selama surat tersebut ada. Akan tetapi, DJP dapat menagih langsung kepada pedagang jika datanya menunjukkan omzet sebenarnya melampaui Rp500 juta.
Data transaksi marketplace juga mengalir ke DJP melalui SPT Masa PPh Unifikasi platform. Akibatnya, ketidaksesuaian antara surat pernyataan dan transaksi riil relatif mudah terdeteksi. Selain kekurangan bayar pajak, pedagang berpotensi menghadapi sanksi administrasi sesuai UU KUP.
Di sisi lain, bebas pungut tidak sama dengan bebas kewajiban. Pedagang tetap wajib memiliki NPWP, mencatat peredaran bruto bulanan, dan melaporkan SPT Tahunan.
Rekomendasi Kepatuhan bagi Pedagang Online
Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan lima langkah kepatuhan berikut:
1. Segera sampaikan surat pernyataan. Pungutan sudah berjalan, sehingga setiap hari tanpa dokumen berarti potongan 0,5% atas penjualan.
2. Bangun pencatatan omzet bulanan. Catatan rapi memudahkan memantau kapan omzet mendekati Rp500 juta.
3. Pasang alarm ambang batas. Siapkan surat pernyataan “melebihi Rp500 juta” sejak omzet menyentuh kisaran Rp450 juta.
4. Selaraskan data lintas platform. Gunakan angka omzet yang sama di semua marketplace agar konsisten.
5. Konsultasikan kasus khusus. Pedagang dengan perseroan perorangan atau usaha campuran sebaiknya meminta pendapat konsultan pajak.
Pada akhirnya, surat pernyataan omzet marketplace bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen ini menjadi hak hukum pedagang kecil sekaligus komitmen kejujuran kepada negara. Dengan menyusunnya secara benar, melindungi arus kas usaha dan terhindar dari risiko pemeriksaan di kemudian hari.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah omzet di bawah Rp500 juta otomatis bebas PPh 22 marketplace?
Tidak. Pasal 10 ayat (1) huruf a PMK 37/2025 mensyaratkan pedagang orang pribadi menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace. Tanpa surat tersebut, marketplace tetap memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi, fasilitas bebas pungut hanya berlaku setelah pedagang menyampaikan surat pernyataan sesuai format Lampiran PMK 37/2025 dan membubuhkan meterai.
2. Apakah surat pernyataan harus disampaikan ke setiap marketplace?
Ya. DJP mengingatkan pedagang agar menyampaikan surat pernyataan melalui akun masing-masing marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Setiap platform memungut pajak secara terpisah, sehingga setiap platform juga memerlukan dokumennya. Namun, angka omzet yang dinyatakan harus mencerminkan total peredaran bruto dari seluruh kanal penjualan, bukan per platform. Konsistensi angka ini penting saat pemeriksaan.
3. Kapan surat pernyataan omzet melebihi Rp500 juta wajib disampaikan?
Pasal 6 ayat (7) PMK 37/2025 menetapkan batas waktu paling lambat akhir bulan saat omzet melampaui Rp500 juta. Misalnya, omzet tembus Rp500 juta pada Agustus, maka surat wajib masuk sebelum akhir Agustus. Selanjutnya, marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% pada awal bulan berikutnya setelah menerima surat tersebut. Karena itu, pantau omzet setiap bulan.
4. Apa sanksinya jika isi surat pernyataan tidak benar?
Pasal 6 ayat (9) PMK 37/2025 menempatkan tanggung jawab kebenaran surat pada pedagang. Jika data DJP menunjukkan omzet sebenarnya melebihi Rp500 juta, DJP akan menagih kekurangan pajak langsung kepada pedagang. Selain itu, pedagang berpotensi terkena sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, isilah surat secara jujur.
