LEXmedia. Sengketa bank dalam likuidasi kini memiliki jalur penyelesaian yang jauh lebih jelas. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2026 pada 28 April 2026. Selain itu, DPR dan Presiden memperbarui UU P2SK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Kedua regulasi ini menjawab persoalan lama, yaitu ketidakpastian forum dan hukum acara. Oleh karena itu, nasabah, kreditur, debitur, dan Tim Likuidasi perlu memahami aturan mainnya sejak awal.
Memahami Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Kedudukannya
Pasal 1 angka 5 PERMA 1/2026 mendefinisikan likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank. Tindakan itu merupakan akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Bank dalam Likuidasi (BDL) adalah bank yang izinnya telah dicabut otoritas pengawas dan sedang menjalani likuidasi. Sementara itu, Bank Pasca Likuidasi (BPL) adalah bank yang telah memenuhi kondisi pengakhiran likuidasi. LPS juga telah menerima pertanggungjawabannya dan mengumumkannya dalam Berita Negara.
Sebelum 2026, praktik peradilan belum seragam. Sebagian perkara masuk ke Pengadilan Negeri, sebagian lain ke Pengadilan Agama. Padahal, UU LPS sejak awal mengarahkan sengketa likuidasi ke Pengadilan Niaga. Akibatnya, pencari keadilan menghadapi risiko putusan yang saling bertentangan dan proses yang berlarut.
Dasar Hukum: UU 4/2023 juncto UU 4/2026
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah UU LPS secara mendasar. Melalui perubahan itu, Pasal 50 UU LPS menegaskan bahwa pengadilan niaga menyelesaikan sengketa dalam proses likuidasi. Selanjutnya, Pasal 50A ayat (1) mengarahkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di wilayah domisili tergugat.
UU Nomor 4 Tahun 2026 kemudian mengubah UU P2SK. DPR menyetujuinya pada 4 Juni 2026, lalu Presiden mengundangkannya pada 17 Juni 2026. Naskah UU 4/2026 memuat norma serupa dalam Pasal 101A dan Pasal 101B. Pasal 101A menegaskan kewenangan pengadilan niaga atas sengketa dalam proses likuidasi. Sementara itu, Pasal 101B menetapkan tenggat yang ketat. Majelis wajib memutus paling lama 90 hari kerja, dan Ketua MA dapat memperpanjangnya 30 hari kerja. Selain itu, perubahan ini memperluas kewenangan LPS dalam menangani bank dalam resolusi.
Pokok Pengaturan PERMA 1/2026
PERMA 1/2026 berlaku sejak 13 Mei 2026. Regulasi ini mengisi kekosongan hukum acara yang selama ini menghambat penerapan UU LPS dan UU P2SK. Pasal 2 menetapkan bahwa Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa BDL, BPL, dan sengketa penjaminan simpanan.
Tiga Klaster Sengketa Bank dalam Likuidasi
Pasal 3 merinci sengketa BDL. Cakupannya meliputi pencairan aset, penagihan piutang, pembayaran kewajiban kepada kreditur, serta pengalihan aset. Selain itu, Tim Likuidasi dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum bank yang merugikan aset. Syaratnya, perbuatan itu terjadi dalam satu tahun sebelum pencabutan izin usaha. Mekanisme ini mirip actio pauliana dalam hukum kepailitan.
Kemudian, Pasal 4 mengatur sengketa BPL. Salah satunya menyangkut tanggung jawab direksi, komisaris, pemegang saham, atau pihak penerima manfaat. Tanggung jawab itu muncul apabila aset bank habis, tetapi kewajiban masih tersisa. Adapun klaster ketiga adalah sengketa penjaminan simpanan antara nasabah dan LPS.
Jalur Keberatan Nasabah terhadap Keputusan LPS
Nasabah tidak dapat langsung menggugat LPS ke pengadilan. Pertama, nasabah wajib mengajukan keberatan kepada LPS paling lama 180 hari sejak pengumuman keputusan. Kedua, LPS wajib menjawab keberatan itu paling lama 90 hari. Ketiga, nasabah dapat menggugat ke Pengadilan Niaga paling lama 180 hari sejak menerima Keputusan atas Keberatan. Pasal 8 PERMA 1/2026 memuat seluruh tahapan ini.
Sebaliknya, LPS dapat mengubah status simpanan dari layak bayar menjadi tidak layak bayar. Dalam kondisi itu, nasabah hanya memiliki 60 hari untuk berkeberatan (Pasal 9). Jika LPS menolak keberatan, nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterima. Apabila nasabah tidak mengembalikannya secara sukarela, LPS dapat menggugat ke Pengadilan Niaga (Pasal 10).
Lalu, kapan LPS menyatakan simpanan tidak layak bayar? Pasal 6 menyebut tiga keadaan. Pertama, data simpanan tidak tercatat pada bank. Kedua, nasabah memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Ketiga, nasabah turut menyebabkan bank menjadi tidak sehat.
Hukum Acara yang Cepat dan Elektronik
Penggugat mendaftarkan gugatan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 12). Untuk sengketa BDL dan penjaminan simpanan, forumnya adalah Pengadilan Niaga di wilayah kantor pusat bank (Pasal 11). Majelis hakim harus memutus perkara paling lama 90 hari dengan perpanjangan maksimal 30 hari (Pasal 15).
Menariknya, hakim mengupayakan perdamaian pada sidang pertama tanpa prosedur mediasi formal (Pasal 16). Dalam sengketa penjaminan simpanan, para pihak tidak dapat mengajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, maupun duplik (Pasal 17). Selain itu, penggugat yang dua kali mangkir tanpa alasan sah akan kehilangan gugatannya (Pasal 19).
Pemeriksaan Cepat dan Upaya Hukum
Hakim tunggal memeriksa perkara bernilai sampai Rp1 miliar melalui pemeriksaan cepat (Pasal 24). Pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan dalam tujuh hari setelah putusan (Pasal 29). Putusan keberatan bersifat final, sehingga tidak tersedia banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Pasal 33).
Untuk perkara biasa, para pihak langsung mengajukan kasasi tanpa melewati tahap banding (Pasal 27). Mahkamah Agung kemudian wajib memutus kasasi paling lama 90 hari (Pasal 28). Dengan demikian, waktu penyelesaian perkara menjadi jauh lebih pendek.
Terobosan Pemulihan Aset
PERMA ini juga memperkuat posisi Tim Likuidasi dan LPS. Mereka dapat mengajukan gugatan lain-lain untuk mengeluarkan aset BDL dari boedel pailit (Pasal 37). Selain itu, aset bank mungkin telah disita dalam perkara pidana pengurus atau pemegang saham. Dalam kondisi itu, Tim Likuidasi atau LPS dapat memohon pengembalian aset melalui penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan (Pasal 38).
Catatan Kritis bagi Praktisi
Praktisi perlu mencermati beberapa perbedaan teknis antara UU dan PERMA. Pasal 101B UU 4/2026 menghitung tenggat dalam hari kerja dan menunjuk domisili tergugat sebagai forum. Sebaliknya, PERMA 1/2026 memakai hari kalender dan menunjuk wilayah kantor pusat bank untuk sengketa BDL.
Secara hierarki, undang-undang berkedudukan lebih tinggi daripada PERMA. Namun, MA menerbitkan PERMA sebelum UU 4/2026 berlaku, sehingga konsiderannya masih merujuk UU 4/2023. Oleh karena itu, praktisi sebaiknya memakai perhitungan tenggat yang paling konservatif. Praktisi juga perlu memantau penyesuaian PERMA maupun pedoman teknis MA berikutnya.
Ketentuan peralihan juga penting. Menurut Pasal 42, perkara yang terdaftar sebelum PERMA berlaku tetapi belum diperiksa hakim tunduk pada PERMA ini. Sebaliknya, perkara yang telah diperiksa tetap mengikuti hukum acara perdata biasa.
Rekomendasi Kepatuhan Menghadapi Sengketa Bank dalam Likuidasi
Berdasarkan uraian tersebut, para pihak dapat menempuh langkah kepatuhan berikut:
1. Nasabah penyimpan: Simpan bukti simpanan secara lengkap dan pantau pengumuman LPS. Catat tenggat keberatan 180 hari atau 60 hari sejak keputusan LPS.
2. Debitur BDL: Tetap penuhi kewajiban kredit kepada Tim Likuidasi. Verifikasi identitas dan kewenangan pihak penagih sebelum membayar.
3. Kreditur dan mitra bisnis bank: Tinjau ulang transaksi dengan bank dalam satu tahun terakhir. Transaksi tersebut berpotensi menjadi objek gugatan pembatalan.
4. Direksi, komisaris, dan pemegang saham: Dokumentasikan setiap keputusan bisnis secara tertib. Dokumen itu menjadi pembelaan utama terhadap tuntutan tanggung jawab pasca likuidasi.
5. Kuasa hukum: Siapkan akun SIP dan dokumen asli untuk autentikasi bukti. Pastikan pula forum, tenggat, dan jalur upaya hukum sesuai klaster perkara.
Pada akhirnya, kepastian hukum dalam sengketa bank dalam likuidasi bergantung pada kedisiplinan para pihak. Regulasi kini menyediakan forum tunggal, tenggat tegas, dan prosedur elektronik. Karena itu, pihak yang memahami aturan sejak awal akan memiliki posisi tawar dan peluang pemulihan hak yang lebih baik.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa bank dalam likuidasi?
Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 PERMA 1/2026 serta Pasal 101A UU 4/2026. Karena itu, gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri biasa atau Pengadilan Agama berisiko tidak diterima. Pihak berperkara di luar negeri mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Berapa lama batas waktu nasabah mengajukan keberatan kepada LPS?
Nasabah memiliki waktu 180 hari sejak LPS mengumumkan keputusan status simpanan. Selanjutnya, LPS wajib menjawab keberatan paling lama 90 hari. Jika LPS mengubah status simpanan menjadi tidak layak bayar, tenggat keberatan hanya 60 hari. Nasabah yang melewati tenggat dianggap menerima keputusan LPS, sehingga kehilangan hak keberatan. Karena itu, catat tanggal pengumuman sejak awal.
3. Apakah putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa bank dalam likuidasi dapat diajukan banding?
Tidak. PERMA 1/2026 meniadakan tahap banding untuk sengketa ini. Para pihak dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan MA wajib memutus dalam 90 hari. Namun, perkara pemeriksaan cepat dengan nilai gugatan sampai Rp1 miliar hanya mengenal upaya keberatan. Putusan keberatan itu bersifat final dan tertutup bagi kasasi maupun peninjauan kembali.
4. Kapan LPS menyatakan simpanan nasabah tidak layak dibayar?
Menurut Pasal 6 PERMA 1/2026, LPS menyatakan simpanan tidak layak dibayar dalam tiga keadaan. Pertama, data simpanan tidak tercatat pada bank. Kedua, nasabah memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Ketiga, nasabah turut menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Nasabah yang tidak sepakat dapat menguji keputusan tersebut melalui keberatan kepada LPS, kemudian gugatan ke Pengadilan Niaga.
