Tag: UU 04/2023

Tim direksi dan konsultan hukum membahas restrukturisasi utang perusahaan di ruang rapat korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restrukturisasi Utang Perusahaan di Luar Pengadilan

LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan

Redaksi LEXmedia 17 Sep 2026 WIB
Ilustrasi ruang sidang Pengadilan Niaga yang menggambarkan perbedaan PKPU dan pailit dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perbedaan PKPU dan Pailit

LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh

Redaksi LEXmedia 16 Sep 2026 WIB
Tim audit kepatuhan hukum ESG perusahaan publik meninjau laporan keberlanjutan di ruang rapat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Audit Kepatuhan Hukum ESG Perusahaan Publik

LEXmedia. Audit kepatuhan hukum ESG kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sejak 2017. Selain itu, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat basis hukum pengawasan ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyusun mekanisme audit

Redaksi LEXmedia 8 Sep 2026 WIB
Konsultan hukum membahas tanggung jawab hukum underwriter saat meninjau dokumen prospektus penjaminan emisi efek di kantor pasar modal Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Underwriter Efek

LEXmedia. Penjaminan emisi efek merupakan salah satu pilar penting dalam proses penawaran umum di pasar modal Indonesia. Underwriter, atau penjamin emisi efek, bertindak sebagai jembatan antara emiten dan investor publik. Namun, peran strategis ini memikul tanggung jawab hukum underwriter yang cukup berat. Kesalahan dalam proses penjaminan emisi dapat berujung pada

Redaksi LEXmedia 7 Sep 2026 WIB
Ilustrasi pengawasan sektor keuangan pasca Putusan MK dan UU No. 4 Tahun 2026 di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pengawasan Sektor Keuangan dan Dana Pensiun

LEXmedia. Reformasi pengawasan sektor keuangan nasional memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 139/PUU-XXIII/2025 mengoreksi norma pembayaran manfaat pensiun dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tidak lama setelah putusan tersebut diucapkan, pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4

Redaksi LEXmedia 25 Aug 2026 WIB
Analis hukum meninjau legalitas fintech derivatif aset keuangan digital di kantor modern Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Fintech Derivatif Aset Keuangan Digital

LEXmedia. Legalitas fintech derivatif aset keuangan digital menjadi isu krusial bagi pelaku usaha teknologi finansial di Indonesia. Minat masyarakat terhadap instrumen investasi digital terus meningkat setiap tahun. Namun, kompleksitas produk derivatif menuntut kepastian hukum yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun kerangka regulasi

Redaksi LEXmedia 22 Aug 2026 WIB
Praktisi hukum menganalisis kasus perlindungan hukum investor kripto di kantor hukum Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Hukum Investor Kripto

LEXmedia. Perlindungan hukum investor kripto menjadi isu mendesak di Indonesia. Jumlah pengguna aset kripto terus bertambah setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini juga membuka celah bagi praktik penggelapan aset oleh Pedagang Aset Kripto atau exchanger. Investor sering kehilangan akses ke dana mereka tanpa penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

Redaksi LEXmedia 16 Aug 2026 WIB
Tim kepatuhan perusahaan menyusun laporan pelaporan aset kripto OJK di kantor modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pelaporan Aset Kripto ke OJK

LEXmedia. Perusahaan penyelenggara aset kripto di Indonesia kini menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Sejak peralihan kewenangan dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor ini. Oleh karena itu, memahami mekanisme pelaporan aset kripto ke OJK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap penyelenggara perdagangan aset

Redaksi LEXmedia 5 Aug 2026 WIB
Warga Indonesia mengalami tekanan akibat penagihan pinjaman online ilegal
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Penagihan Pinjol Ilegal

LEXmedia. Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) ilegal masih marak terjadi di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Banyak konsumen mengalami intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi saat proses penagihan berlangsung. Padahal, hukum Indonesia telah mengatur batasan tegas mengenai cara penagihan yang sah. Oleh karena itu, memahami legalitas penagihan pinjaman online ilegal

Redaksi LEXmedia 30 Jul 2026 WIB
Ilustrasi jerat hukum insider trading di pasar modal Indonesia dengan latar data saham dan simbol keadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Insider Trading Pasar Modal

LEXmedia. Praktik insider trading merupakan salah satu ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum terbuka untuk publik guna meraih keuntungan pribadi. Akibatnya, prinsip keterbukaan dan kesetaraan informasi antar investor menjadi rusak. Oleh karena itu, memahami jerat hukum insider trading menjadi

Redaksi LEXmedia 21 Jul 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  2. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB

  3. Hukum Perlindungan Konsumen Belanja Online

    Artikel, Redaksi 19 Sep 2026 WIB

  4. Urutan Pembayaran Utang PT Pailit

    Artikel, Korporasi 18 Sep 2026 WIB

  5. Mr. A.A. Maramis Menteri Keuangan Pertama RI

    Tokoh 18 Sep 2026 WIB