LEXmedia. Integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini telah mengubah jantung pengambilan keputusan strategis korporasi. Namun, penggunaan teknologi AI ini membawa tantangan baru bagi kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Menjelang tahun 2026, Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Tata Kelola Perusahaan (GCG) menjadi sangat krusial bagi praktisi hukum. Ahli hukum kini mempertanyakan tanggung jawab saat algoritma menyebabkan kerugian finansial atau pelanggaran etika.
Fondasi GCG dalam Menghadapi Tantangan Algoritmik
Prinsip dasar GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (TARIF) kini menghadapi ujian teknologi. Transparansi menuntut penyediaan informasi yang akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Namun, sistem machine learning sering kali beroperasi sebagai “kotak hitam” yang sulit diaudit secara konvensional. Selain itu, akuntabilitas dewan direksi menjadi kabur ketika keputusan strategis berasal dari pembelajaran mesin yang otonom.
Independensi pengawasan internal juga terancam oleh dominasi vendor eksternal penyedia sistem AI. Perusahaan harus beroperasi tanpa tekanan pihak luar, namun ketergantungan teknis sering kali mengaburkan objektivitas kontrol. Di sisi lain, responsibilitas perusahaan menuntut kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi yang masih terus berkembang. Perusahaan perlu menginternalisasi nilai-nilai GCG melampaui sekadar kepatuhan administratif (beyond compliance) untuk menjaga daya saing.
Sebagai hasilnya, dewan komisaris harus meninjau kembali mekanisme pengawasan risiko teknologi secara holistik. Keputusan berbasis AI wajib melewati proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi bias dan kegagalan sistem. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan reputasi yang tidak terpulihkan akibat keputusan algoritmik yang cacat. Oleh karena itu, budaya organisasi harus mulai beradaptasi dengan kecepatan inovasi teknologi tanpa meninggalkan prinsip etika.
Status Hukum AI: Objek vs Subjek Hukum di Indonesia
Sistem hukum Indonesia secara konsisten mengkategorikan AI sebagai objek hukum, bukan subjek hukum mandiri. AI merupakan sistem komputer yang bekerja berdasarkan pemrograman dan perintah manusia secara terukur. Oleh karena itu, AI tidak memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya manusia atau badan hukum. Semua tanggung jawab hukum atas tindakan AI tetap melekat pada entitas manusia atau korporasi di baliknya.
Dalam struktur korporasi, tanggung jawab ini biasanya menggunakan doktrin vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Tindakan sistem AI dianggap sebagai cerminan dari keputusan kolektif organisasi yang mengoperasikannya. Namun, praktisi hukum perlu membedakan antara tanggung jawab pengembang sistem dan pengguna korporat. Pengembang biasanya bertanggung jawab atas cacat desain, sementara korporasi bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan operasional.
Kegagalan dalam melakukan kalibrasi atau pengawasan yang tepat dapat memicu pertanggungjawaban pidana korporasi. Perusahaan dilarang menggunakan algoritma sebagai tameng untuk menghindari kewajiban hukum yang ada. Selain itu, analogi hukum perdata memposisikan AI layaknya pekerja atau alat di bawah pengawasan pemiliknya. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang di bawah pengawasannya.
Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Ranah Regulasi Digital
Menatap tahun 2026, penggunaan AI dalam transaksi digital tetap merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur integritas informasi elektronik dan standar penyelenggaraan sistem elektronik bagi PSE publik maupun privat. Meskipun UU ITE berfokus pada komunikasi digital, pemrosesan data oleh AI tetap masuk dalam cakupan regulasi ini. Oleh karena itu, korporasi harus memastikan sistem AI mematuhi standar keamanan siber.
Sebagai respons terhadap kekosongan hukum spesifik, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023. SE ini memberikan panduan etika kecerdasan artifisial yang mencakup nilai inklusivitas, keamanan, dan akuntabilitas. Namun, praktisi hukum harus memahami bahwa sifat SE ini adalah soft law yang tidak mengikat secara langsung. Walaupun tidak memuat sanksi administratif, SE ini menjadi standar etika internal dalam praktik GCG.
Selain UU ITE, kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat relevan dalam tata kelola AI. AI sangat bergantung pada pengolahan data besar yang sering kali mencakup informasi sensitif milik konsumen. Pelanggaran keamanan data selama proses pelatihan algoritma akan menambah lapisan tanggung jawab bagi korporasi. Oleh karena itu, integritas data menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem AI yang berintegritas.
Pertanggungjawaban Perdata: PMH dan Strict Liability
Apabila algoritma AI menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, hukum perdata menyediakan dua jalur tuntutan utama. Pertama adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, jalur PMH memerlukan pembuktian unsur kesalahan, kelalaian, atau niat jahat dari pengelola AI. Membuktikan kesalahan pada algoritma deep learning yang kompleks sering kali menjadi tantangan besar dalam pembuktian litigasi.
Jalur kedua yang lebih progresif bagi korban adalah penerapan doktrin strict liability atau tanggung jawab mutlak. Doktrin ini membebaskan penggugat dari keharusan membuktikan unsur kesalahan manusia secara spesifik. Penggugat cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausalitas langsung dengan penggunaan sistem AI dalam tata kelola perusahaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen terhadap produk teknologi yang dilepas ke pasar.
Bagi praktisi GCG, mengadopsi asumsi tanggung jawab mutlak berarti perusahaan harus melakukan audit algoritma secara berkala. Audit independen memastikan arsitektur logika AI tidak mengandung bias tersembunyi atau rekayasa realitas. Kegagalan dalam menjalankan fungsi audit ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian pengawasan korporasi. Oleh karena itu, transparansi algoritmik harus menjadi bagian dari laporan tahunan perusahaan di masa depan.
Proyeksi 2026: Menuju Tata Kelola AI yang Berintegritas
Memasuki tahun 2026, berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru akan membawa perubahan signifikan dalam hukum acara. Prosedur penanganan barang bukti elektronik diprediksi menjadi lebih ketat dan menuntut kesiapan teknis tim hukum korporasi. Perusahaan harus mampu menjelaskan logika keputusan AI kepada aparat penegak hukum saat terjadi penyidikan digital. Selain itu, sinkronisasi norma pidana digital dalam UU ITE akan disesuaikan dengan kategori denda nasional yang baru.
Untuk mencapai keunggulan tata kelola, korporasi disarankan mengadopsi konsep tanggung jawab berjenjang atau hybrid liability. Kerangka ini mendistribusikan tanggung jawab secara jelas antara tim data, teknisi, hingga manajemen puncak yang menyetujui implementasi. Dewan komisaris juga perlu meningkatkan literasi digital untuk menjalankan fungsi pengawasan teknologi secara independen. Kegagalan dewan dalam memahami risiko teknologi dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip akuntabilitas GCG.
Sebagai kesimpulan, Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Tata Kelola Perusahaan (GCG) menunjukkan bahwa teknologi tidak membebaskan korporasi dari kewajiban hukum. Tanggung jawab tetap melekat pada manusia dan badan hukum, dengan AI sebagai alat bantu yang harus diawasi ketat. Dengan mengintegrasikan etika AI ke dalam KPI manajemen, perusahaan dapat memastikan inovasi justru memperkuat fondasi GCG. Oleh karena itu, kepemimpinan tata kelola yang progresif menjadi kunci sukses navigasi hukum di era otonomi digital.
FAQ: Frequently Asked Questions
1. Apakah AI bisa dituntut secara hukum di pengadilan Indonesia?
Tidak, karena AI dikategorikan sebagai objek hukum, bukan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh AI sepenuhnya dibebankan kepada pengembang atau korporasi yang mengoperasikan sistem tersebut.
2. Bagaimana pembuktian kesalahan jika keputusan AI bersifat “Black Box”?
Penggugat dapat menggunakan doktrin strict liability yang tidak mewajibkan pembuktian niat atau kesalahan manusia. Dari sisi korporasi, penerapan jejak audit (audit trail) sangat penting untuk merekonstruksi logika keputusan mesin guna memenuhi tuntutan transparansi dalam persidangan.
3. Apa sanksi bagi perusahaan yang melanggar etika AI menurut SE Menkominfo?
SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023 bersifat soft law dan tidak memuat sanksi administratif langsung. Namun, pelanggaran terhadap nilai etika di dalamnya dapat digunakan sebagai indikator kelalaian dalam gugatan perdata (PMH) atau memicu sanksi berdasarkan UU terkait seperti UU ITE dan UU PDP.
4. Mengapa direksi perlu melakukan audit algoritma secara berkala?
Audit algoritma diperlukan untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi GCG terpenuhi. Audit membantu mengidentifikasi bias data pelatihan atau kesalahan logika mesin sebelum menimbulkan kerugian finansial yang dapat memicu pertanggungjawaban pidana korporasi.
