LEXmedia. Kewajiban hukum perusahaan menggunakan AI di Indonesia kini tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Memang, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus kecerdasan artifisial. Namun, sejumlah regulasi yang berlaku sudah membebankan tanggung jawab konkret kepada perusahaan pengembang maupun pengguna AI. Artikel ini menganalisis lima instrumen hukum utama yang membentuk kerangka tersebut.
LEXmedia. Rekaman pemeriksaan tersangka kini bukan lagi sekadar praktik baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (UU 20/2025) menjadikannya kewajiban penyidik. KUHAP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Namun, banyak pihak masih bertanya apa yang harus penyidik rekam, siapa yang
LEXmedia. Hukum AI generatif di Indonesia kini menjadi isu kepatuhan yang nyata bagi perusahaan. Karyawan memakai chatbot untuk menyusun kontrak, laporan, hingga kode program. Namun, setiap perintah yang diketik bisa memuat data pribadi atau rahasia bisnis. Oleh karena itu, manajemen perlu memahami risikonya sejak awal. Artikel ini membahas kerangka hukum
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara
LEXmedia. Video disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) kini marak beredar di media sosial Indonesia. Fenomena ini merugikan korban secara pribadi maupun sosial. Bahkan, video semacam ini berpotensi memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, memahami jerat hukum video DFK menjadi penting sebelum seseorang membagikan konten yang belum terverifikasi. Artikel
LEXmedia. Belanja online kini menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak konsumen belum memahami hak mereka secara utuh. Perlindungan konsumen belanja online menjadi isu penting saat ini. Transaksi elektronik rentan terhadap barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini turut membawa ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan Audit Keamanan Informasi bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban ini bertujuan melindungi data pengguna sekaligus menjaga keandalan layanan digital. Selain itu, regulasi ini
LEXmedia. Setiap pengelola media online menghadapi tantangan serupa: bagaimana mengutip sumber tanpa melanggar hukum. Isu hak cipta konten digital semakin krusial ketika informasi tersebar cepat di berbagai platform. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis bagi jurnalis, kreator, dan pengelola website. Pembahasan mencakup dasar hukum, batasan kutipan yang sah, serta sanksi
LEXmedia. Penipuan dalam perjanjian investasi kerap merugikan korban secara finansial. Korban sering bingung menentukan langkah hukum yang tepat setelah dana mereka hilang. Artikel ini menjelaskan tata cara gugatan perdata penipuan investasi secara praktis dan sistematis. Pembahasan mencakup dasar hukum, syarat pembuktian, dan tahapan proses di pengadilan. Selain itu, artikel ini
LEXmedia. Setiap penyelenggara platform digital di Indonesia menghadapi satu kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban itu adalah pendaftaran PSE Lingkup Privat kepada pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun penyelenggara asing yang melayani pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas tata cara dan dasar
