Tag: Tata Kelola Perusahaan

Direksi PT menyampaikan laporan tahunan PT dalam rapat RUPS di ruang rapat korporat modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Laporan Tahunan PT

LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.

Tarif baru BPOM registrasi, inspeksi dan sertifikasi perusahaan dibahas oleh direksi korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tarif Baru BPOM Registrasi Perusahaan

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi baru terkait pungutan negara di sektor pengawasan obat dan makanan. Aturan ini berfokus pada penyesuaian nominal layanan publik yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tarif baru BPOM untuk registrasi, inspeksi dan sertifikasi perusahaan menjadi instrumen penting bagi kelangsungan bisnis.

Dokumen hukum UU No. 1/2025 dan Danantara sebagai representasi cara Danantara Indonesia mengelola dividen BUMN secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mengelola Dividen BUMN lewat Danantara

LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam

Panduan perlindungan direksi dari tuntutan pidana berdasarkan KUHP Nasional di kantor hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Direksi dari Tuntutan Pidana Berdasarkan KUHP

LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan

Ilustrasi batasan benturan kepentingan direksi dalam transaksi afiliasi menurut UU Perseroan Terbatas di ruang rapat direksi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Batasan Kepentingan Direksi dalam Transaksi Afiliasi

LEXmedia. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menuntut transparansi penuh dari manajemen puncak. Namun, kompleksitas operasional seringkali memicu situasi di mana kepentingan pribadi pengurus bersinggungan dengan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai Batasan Kepentingan Direksi dalam Transaksi Afiliasi Menurut UU Perseroan Terbatas menjadi krusial.

Ilustrasi analisis hukum penggunaan AI dalam tata kelola perusahaan (GCG) yang menunjukkan integrasi teknologi otonom di ruang direksi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Tata Kelola Perusahaan

LEXmedia. Integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini telah mengubah jantung pengambilan keputusan strategis korporasi. Namun, penggunaan teknologi AI ini membawa tantangan baru bagi kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Menjelang tahun 2026, Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Tata Kelola Perusahaan (GCG) menjadi sangat krusial bagi praktisi hukum. Ahli

Kepatuhan ESG perusahaan Indonesia dalam strategi bisnis berkelanjutan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kepatuhan ESG: Fondasi Baru Bisnis Modern Indonesia

LEXmedia. Kepatuhan ESG kini menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tidak lagi cukup hanya menjalankan program CSR. Sebaliknya, mereka dituntut menerapkan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) secara terukur dan terintegrasi. Dalam konteks kepatuhan ESG perusahaan Indonesia, tekanan datang dari dua arah. Pertama, regulasi