LEXmedia. Masyarakat, badan hukum, atau kelompok yang merasa dirugikan oleh Peraturan Presiden (Perpres) memiliki jalur hukum resmi untuk melawannya. Jalur tersebut bernama judicial review Perpres, yang secara teknis disebut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, memahami prosedur ini menjadi penting bagi siapa pun yang haknya terdampak
LEXmedia. Pengujian undang-undang (UU) menjadi salah satu instrumen hukum paling penting bagi warga negara Indonesia. Melalui mekanisme ini, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menilai keabsahannya terhadap UUD 1945. Namun, banyak calon Pemohon masih bingung mengenai tata cara, syarat, dan dokumen yang
LEXmedia. Konsep living law dalam masyarakat kembali menjadi sorotan utama dunia peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang tertulis. Sebagai penegak keadilan substantif, hakim wajib menggali nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis belaka, kini memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Artikel
LEXmedia. Isu keterwakilan perempuan 30 persen kembali menjadi sorotan publik. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan penting soal ini pada Mei 2026. Pemilih memiliki hak konstitusional atas daftar calon legislatif yang benar-benar memenuhi kuota tersebut. Namun, praktik di lapangan menunjukkan partai politik masih sering mengabaikan ketentuan ini. Oleh karena itu, pemilih dan
LEXmedia. Setiap warga negara berhak mengajukan uji materi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) apabila sebuah norma dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak semua pemohon memahami tahapan formal yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membahas prosedur pengajuan uji materi undang-undang secara sistematis, mulai dari dasar hukum hingga tahapan persidangan,
LEXmedia. Constitutional omission menjadi istilah yang mulai ramai dibicarakan kalangan akademisi hukum tata negara Indonesia. Secara sederhana, constitutional omission merujuk pada kondisi ketika pembentuk undang-undang gagal merumuskan norma operasional yang seharusnya memenuhi mandat konstitusi. Akibatnya, hak konstitusional warga negara berpotensi kehilangan makna praktisnya. Isu ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi
