LEXmedia. Klasifikasi risiko usaha menjadi fondasi utama sistem perizinan berusaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 secara penuh sejak 5 Juni 2025. Oleh karena itu,
LEXmedia. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, regulasi mengenai sanksi pencemaran lingkungan perusahaan manufaktur terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan risiko industri. Perusahaan manufaktur wajib memahami kerangka hukum ini secara menyeluruh. Sebab, kelalaian terhadap kewajiban lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
LEXmedia. Ekspor komoditas SDA strategis kini memasuki babak baru setelah lahirnya PP No. 24 Tahun 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa negara ingin memperkuat kendali atas komoditas bernilai tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus membaca ulang peta kewajiban hukumnya. Tata kelola ekspor SDA strategis tidak lagi berdiri pada satu lapis
LEXmedia. Usaha sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, aktivitas ini kerap memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Konflik agraria dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan baru yang lebih bertanggung jawab. Penerapan uji tuntas HAM
LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi
LEXmedia. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan etis ataupun pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekosistem hukum positif di Indonesia, pemenuhan instrumen lingkungan telah bertransformasi menjadi pondasi absolut bagi legalitas operasional sebuah entitas bisnis. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen preventif fundamental yang dirancang
LEXmedia. Tata kelola lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Isu perlindungan alam bukan lagi sekadar urusan teknis operasional, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam kepastian hukum berusaha. Pemerintah Indonesia kini mengintegrasikan seluruh instrumen preventif ke dalam sistem perizinan berbasis risiko. Analisis mengenai dampak
