Tag: ATR/BPN

Analisis hukum pembatalan sertifikat tanah ganda pada dokumen kepemilikan aset perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda Aset Perusahaan

LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat

Redaksi LEXmedia 9 Sep 2026 WIB
Proses konversi girik ke SHM di kantor pertanahan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Konversi Hak Tanah Bekas Adat/Girik ke SHM

LEXmedia. Tanah bekas hak adat seperti Girik, Petok D, dan Letter C masih banyak beredar di masyarakat Indonesia. Dokumen ini bukan sertipikat, melainkan bukti pembayaran pajak tanah zaman kolonial dan awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemilik tanah berbasis girik menghadapi risiko hukum yang nyata, terutama dalam sengketa kepemilikan dan transaksi

Redaksi LEXmedia 12 Aug 2026 WIB
Visualisasi Langkah Hukum Menghadapi Sengketa Tanah dengan Mafia Tanah di pengadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Langkah Hukum Menghadapi Sengketa Tanah dengan Mafia Tanah

LEXmedia. Ancaman mafia tanah terus berevolusi menjadi tantangan serius bagi kepastian hukum di Indonesia. Fenomena ini merupakan kejahatan pertanahan yang terencana, terstruktur, dan seringkali terorganisir. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah hukum menghadapi sengketa tanah dengan mafia tanah yang tepat. Kejahatan ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen dan manipulasi surat keterangan

Redaksi LEXmedia 18 May 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Kewajiban Pinjol Lapor Data Transaksi ke OJK

    Artikel, Redaksi 16 Oct 2026 WIB

  2. Syarat dan Cara Menjadi Advokat

    Artikel, Redaksi 15 Oct 2026 WIB

  3. BI dan Danantara Pemegang Saham Bursa Efek

    Artikel, Korporasi 15 Oct 2026 WIB

  4. Syarat dan Tata Cara Kasasi Pidana

    Artikel, Redaksi 15 Oct 2026 WIB

  5. Poin Kunci UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026

    Artikel, Redaksi 14 Oct 2026 WIB