Tag: Bea Cukai

Aktivitas bongkar muat kontainer impor Jepang yang menerapkan bea masuk preferensi IJEPA di pelabuhan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Bea Masuk Preferensi IJEPA

LEXmedia. Pelaku usaha yang rutin mengimpor barang dari Jepang kini menghadapi rezim tarif baru. Pemerintah resmi memperbarui skema bea masuk preferensi IJEPA melalui paket regulasi yang terbit pada Agustus 2026. Perubahan ini menyusul disahkannya protokol amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) setelah proses renegosiasi bertahun-tahun. Oleh karena itu, importir, eksportir,

Praktisi hukum meninjau dokumen sengketa pelanggaran merek dagang di kantor hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Cara Atasi Pelanggaran Merek Dagang

LEXmedia. Pelanggaran merek dagang oleh pesaing bisa merusak reputasi bisnis dan menggerus pendapatan secara signifikan. Oleh karena itu, pemilik merek terdaftar wajib memahami langkah hukum yang tepat untuk melindungi asetnya. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai cara mengatasi pelanggaran merek dagang oleh pesaing berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru di Indonesia.

Prosedur ekspor produk pangan olahan dan pemeriksaan dokumen legalitas usaha di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Ekspor Produk Pangan Olahan

LEXmedia. Ekspor produk pangan olahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami regulasi tata niaga ekspor secara mendalam. Pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum akan meminimalkan risiko hambatan operasional di pelabuhan. Selain itu, kepatuhan terhadap standar internasional akan meningkatkan daya saing produk lokal.

Pegawai sedang memahami Tanggung Jawab Hukum Bea Cukai terkait Gratifikasi, Pencatatan, dan Kode Angka
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Hukum Gratifikasi Bea Cukai

LEXmedia. Kita harus memahami bahwa integritas adalah fondasi utama bagi aparatur negara. Oleh karena itu, kewajiban hukum Bea Cukai terkait gratifikasi, pencatatan, dan kode angka menjadi topik yang sangat krusial. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepabeanan seringkali menghadapi situasi dilematis. Situasi ini muncul saat mereka berhadapan langsung dengan pelaku

Analisis penegakan hukum antar negara kejahatan perdagangan satwa liar melalui koordinasi Interpol dan pengetatan jalur logistik laut internasional
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Antar Negara Kejahatan Satwa Liar

LEXmedia. Perdagangan ilegal satwa liar (TSL) kini menjelma menjadi ancaman transnasional yang sangat terorganisasi di Indonesia. Bisnis gelap ini bernilai fantastis dan menempati posisi keempat dalam peta kriminalitas global setelah narkotika, perdagangan manusia, dan senjata api ilegal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan strategi komprehensif melalui penegakan hukum antar negara