Tag: BP BUMN

Dony Oskaria COO Danantara Indonesia di ruang kerja
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia

LEXmedia. Nama Dony Oskaria COO Danantara Indonesia kini lekat dengan denyut transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Sosok kelahiran Tanjung Alam, Sumatera Barat, ini menapaki jalur karier yang panjang sebelum akhirnya duduk di kursi strategis pengelola investasi nasional. Oleh karena itu, perjalanan hidupnya layak ditelusuri secara utuh, bukan sekadar daftar

Dokumen hukum Saham Seri A Dwiwarna di atas meja rapat BUMN dengan latar belakang bendera Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Veto Negara Saham Dwiwarna BUMN

LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai instrumen hukum strategis. Salah satu instrumen yang memiliki daya ikat yuridis sangat kuat adalah kepemilikan saham istimewa oleh negara. Negara menggunakan saham seri A Dwiwarna BUMN untuk mempertahankan kendali mutlak pada perusahaan pelat merah, terutama yang

Ilustrasi Gedung Danantara Indonesia pengelola modal BUMN dari dividen
Artikel
Redaksi LEXmedia

Danantara dan Modal BUMN dari Dividen

LEXmedia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini memegang kendali penuh atas investasi negara. Kehadiran lembaga strategis ini membawa angin segar bagi penataan keuangan pelat merah. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme tata kelola Modal BUMN dari Dividen saat ini. Langkah reformasi ini bertujuan menciptakan transparansi dan kemandirian finansial yang kuat. Selain

Dokumen hukum UU No. 1/2025 dan Danantara sebagai representasi cara Danantara Indonesia mengelola dividen BUMN secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mengelola Dividen BUMN lewat Danantara

LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam