LEXmedia. Prinsip tanggung jawab terbatas (Limited Liability) kerap dipahami sebagai perisai mutlak bagi Direki perusahaan. Padahal, pemahaman ini keliru dan berpotensi menimbulkan risiko hukum yang serius. Tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan sebenarnya memiliki batas yang jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Oleh karena
LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi
LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
LEXmedia. Kita menyaksikan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara saat ini. Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Oleh karena itu, regulasi baru ini membawa implikasi sangat serius yang berkaitan erat dengan aspek
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai instrumen hukum strategis. Salah satu instrumen yang memiliki daya ikat yuridis sangat kuat adalah kepemilikan saham istimewa oleh negara. Negara menggunakan saham seri A Dwiwarna BUMN untuk mempertahankan kendali mutlak pada perusahaan pelat merah, terutama yang
Doktrin ultra vires berperan sebagai pembatas agar tidak terjadi pelampauan dan penyimpangan kewenangan sehingga salah satu cara menjaga agar tidak menyimpang, dan selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat terkait kewenangan-kewenangan yang harus ditulis secara tegas dalam anggaran dasarnya agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperkenankan keluar dari kewenangan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar tersebut.
Doktrin ultra vires ini merupakan sebuah dokrin modern dalam corporate law secara universal, sehingga dalam isu ini lebih memfokuskan kepada legal concept dengan tujuan legal reform dengan melakukan perbandingan dengan negara Inggris untuk perbandingan legislasi terkait substansi demi terciptanya pengaturan mengenai doktrin ultra vires yang lebih baik dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia.
LEXmedia. Direksi memegang peran sentral dalam menggerakkan roda operasional perusahaan di Indonesia. Namun, kekuasaan besar ini menyisakan risiko hukum yang signifikan bagi pribadi pengurus. Pemahaman mengenai tanggung jawab direksi perseroan terbatas (PT) menjadi benteng pertahanan paling vital. Hal ini terutama berlaku bagi para pengurus yang ingin menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus
LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di
LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan
