LEXmedia. Restrukturisasi BUMN kini bergerak cepat seiring agenda konsolidasi Danantara. Namun, setiap pengalihan aset antar entitas berpotensi memicu Pajak Penghasilan (PPh) yang besar. Oleh karena itu, skema nilai buku holding BUMN menjadi instrumen fiskal yang sangat menentukan. Artikel ini menganalisis dasar hukumnya dalam UU PPh, PMK No. 81 Tahun 2024,
LEXmedia. Bukti potong unifikasi marketplace kini menjadi dokumen kunci bagi pedagang daring di Indonesia. Pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas omzet merchant. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan PER-12/PJ/2026 yang berlaku sejak 1 Oktober 2026. Aturan ini menegaskan dokumen apa yang dapat menggantikan bukti potong atas
LEXmedia. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengubah wajah administrasi perpajakan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak integrasi NIK-NPWP kini menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan di Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar penyederhanaan nomor identitas. Kebijakan ini menyentuh langsung proses pemotongan pajak karyawan, penerbitan bukti
