LEXmedia. Sejak 1 Juni 2026, peta perdagangan komoditas strategis Indonesia berubah drastis. Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini menyasar batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Akibatnya, eksportir harus menyesuaikan kontrak, alur dokumen, dan strategi bisnis mereka. Kini, masa
LEXmedia. Pemerintah kini menerapkan kewajiban ekspor SDA melalui BUMN untuk komoditas strategis. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan pengetatan devisa hasil ekspor (DHE). Oleh karena itu, eksportir batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy menghadapi dua rezim sekaligus. Rezim pertama mengatur jalur ekspor. Rezim kedua mengatur ke mana devisa wajib mengalir. Artikel
LEXmedia. Pemerintah terus memperketat regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Kewajiban penempatan DHE SDA kini menjadi perhatian utama pelaku usaha ekstraktif di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mempersempit kanal penempatan dana ekspor tersebut. Oleh karena itu, eksportir wajib memahami perubahan ini secara menyeluruh sebelum arus
LEXmedia. Pemerintah Indonesia secara resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (PP No. 21 Tahun 2026). Kebijakan ini membawa paradigma baru melalui implementasi mekanisme retensi devisa hasil ekspor SDA pertambangan lewat perjanjian bilateral. Langkah strategis tersebut merupakan terobosan hukum dalam sistem
