LEXmedia. Reformasi administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah resmi menerapkan integrasi NIK NPWP sebagai identitas tunggal wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini membawa konsekuensi langsung terhadap mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di lingkungan kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja maupun karyawan perlu memahami dasar hukum, tahapan implementasi,
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Perubahan kebijakan perpajakan selalu menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini khususnya dirasakan oleh mereka yang menjalankan profesi sebagai tenaga ahli melalui badan hukum mandiri. Seiring dengan penetapan PP No. 20/2026 yang mengatur fasilitas perpajakan, muncul pertanyaan mendasar di kalangan profesional. Apakah PT Perorangan tenaga
LEXmedia. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi instrumen krusial dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Namun, pemahaman pelaku usaha mengenai syarat PPh final UMKM sering kali masih minim, banyak pelaku usaha belum memahami kriteria, tarif, serta mekanisme pelaporan terbaru yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah terus
LEXmedia. Pemerintah Indonesia sedang melakukan pergeseran paradigma pembangunan nasional yang monumental melalui pemindahan Ibu Kota Negara. Proyek ambisius ini tidak hanya membutuhkan alokasi anggaran negara yang besar. Namun, kesuksesan agenda ini juga sangat bergantung pada suntikan modal swasta domestik maupun asing. Oleh karena itu, pemerintah menyusun serangkaian instrumen fiskal berupa
LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi
