Tag: ESG

Analisis mendalam mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam rapat dewan direksi perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Direksi PT Terbaru

LEXmedia. Direksi memegang peran sentral dalam menggerakkan roda operasional perusahaan di Indonesia. Namun, kekuasaan besar ini menyisakan risiko hukum yang signifikan bagi pribadi pengurus. Pemahaman mengenai tanggung jawab direksi perseroan terbatas (PT) menjadi benteng pertahanan paling vital. Hal ini terutama berlaku bagi para pengurus yang ingin menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus

Penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam kasus pembalakan liar sawmill ilegal oleh penyidik Gakkum KLHK di dalam hutan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Sawmill Ilegal

LEXmedia. Perusakan hutan akibat aktivitas pembalakan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Praktik ilegal ini tidak lagi sekadar melibatkan pelaku perorangan di lapangan, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan korporasi yang terstruktur. Sektor industri pengolahan kayu hilir seperti pabrik penggergajian kayu sering kali

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Petugas KLHK menyegel gerbang perusahaan/pabrik karena tidak mematuhi AMDAL dan izin lingkungan dengan memasang papan pengumuman disaksikan polisi lingkungan dan wartawan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Hukum Perusahaan Tidak Mematuhi AMDAL

LEXmedia. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan etis ataupun pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekosistem hukum positif di Indonesia, pemenuhan instrumen lingkungan telah bertransformasi menjadi pondasi absolut bagi legalitas operasional sebuah entitas bisnis. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen preventif fundamental yang dirancang

Ilustrasi kewajiban korporasi dalam pemenuhan kuota pekerja disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016 di lingkungan kantor modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Korporasi dalam Pemenuhan Kuota Pekerja Disabilitas

LEXmedia. Inklusi ketenagakerjaan menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8/2016, terdapat kewajiban korporasi dalam pemenuhan kuota pekerja disabilitas yang harus segera dilaksanakan secara efektif. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total karyawan. Namun, implementasi ini seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman regulasi teknis.

Infografis regulasi carbon tax Indonesia untuk perusahaan manufaktur berdasarkan UU HPP dan Perpres 110/2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Carbon Tax Indonesia Perusahaan Manufaktur

LEXmedia. Lanskap bisnis nasional sedang mengalami transformasi besar menuju ekonomi rendah karbon. Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan instrumen fiskal lingkungan ke dalam sistem perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC). Bagi para direksi dan praktisi hukum, memahami regulasi carbon tax Indonesia

Visual mengenai kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan publik di bursa efek menurut regulasi OJK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Pelaporan ESG Perusahaan Publik Bursa Efek

LEXmedia. Lanskap korporasi global telah mengalami transformasi fundamental dalam dekade terakhir. Saat ini, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi sekadar kegiatan filantropi sukarela. ESG telah bergeser menjadi komponen esensial dalam manajemen risiko dan strategi bisnis jangka panjang. Kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan publik di bursa efek kini menjadi

Ilustrasi konsep Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG bagi Perusahaan Non-Publik sebagai bagian dari strategi kepatuhan hukum korporasi Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG Perusahaan Non-Publik

LEXmedia. Dunia bisnis global sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendalam saat ini. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) kini telah bertransformasi menjadi prasyarat ketahanan bisnis. Oleh karena itu, Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG bagi Perusahaan Non-Publik menjadi isu krusial bagi korporasi di Indonesia. Meskipun bersifat sukarela bagi beberapa pihak,