LEXmedia. Pembuktian perkara korupsi sering menghadapi kendala serius. Pelaku utama biasanya memiliki kekuasaan dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memerlukan strategi khusus untuk mengungkap keterlibatan setiap pihak. Salah satu strategi tersebut adalah menghadirkan saksi mahkota dalam perkara korupsi, yaitu penunjukan salah satu tersangka sebagai saksi bagi
LEXmedia. Banyak pencari keadilan bertanya-tanya apakah jaksa dapat mengajukan banding putusan bebas korupsi setelah hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada 19 Agustus 2026. SEMA tersebut menegaskan sikap resmi Mahkamah Agung terhadap upaya hukum
LEXmedia. Status tersangka membawa dampak hukum dan sosial yang berat bagi seseorang. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia menyediakan mekanisme koreksi bernama praperadilan dalam proses penetapan tersangka. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang keberatan menguji keabsahan tindakan penyidik di pengadilan negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku melalui UU No. 20/2025. Undang-undang ini mengubah total kerangka hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat perlu memahami prosedur penyadapan dan penahanan berdasarkan KUHAP baru. Kedua tindakan ini tergolong “Upaya Paksa” yang membatasi
LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru hukum pidana sejak KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Perubahan besar ini memunculkan pertanyaan mendesak bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Bagaimana nasib perkara yang masih berjalan saat undang-undang lama digantikan? Di titik inilah aturan transisi hukum
LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan instrumen pembuktian yang solid dan akurat. Penegak hukum seringkali menghadapi kendala saat menghitung secara pasti jumlah kerugian nyata keuangan negara. Oleh karena itu, penyidik membutuhkan lembaga pengawasan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi forensik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
LEXmedia. Di tengah hiruk-pikuk dunia hukum Indonesia yang kerap diwarnai perdebatan tentang efektivitas peradilan, kita menemukan sosok yang tenang namun tegas Dr. Luhut M.P. Pangaribuan. Beliau bukan sekadar pengacara atau akademisi biasa, dedikasinya menjadi inspirasi penting untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui catatan ini,
LEXmedia. Praktik penegakan hukum di Indonesia kian tegas terhadap penyelamatan aset negara. Saat ini, prosedur penyegelan rumah dinas pejabat publik tersangka tindak pidana korupsi sering menjadi langkah utama penyidik. Kita perlu memahami bahwa rumah dinas bukan sekadar tempat tinggal biasa. Aset tersebut merupakan barang milik negara yang penggunaannya diatur sangat
LEXmedia. Aparat penegak hukum terus memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam proses ini, tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi menjadi instrumen penyelidikan yang sangat krusial. Korupsi modern kini sering meninggalkan jejak digital yang rumit. Selain itu, para pelaku juga kerap menyembunyikan dokumen keuangan dan aset hasil
