LEXmedia. Indonesia resmi memasuki babak baru dalam tata kelola energi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 pada 30 April 2026. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum baru untuk pengadaan minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Secara substansial, aturan
LEXmedia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan urusan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting. Minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori strategis tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengadaan energi harus dilakukan dalam kerangka hukum
LEXmedia. Praktik penyelenggaraan negara di Indonesia masih sering menghadapi tantangan serius berupa pungutan liar atau pungli. Sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan memeriksa dugaan maladministrasi ini. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus mengetahui langkah hukum menghadapi pemeriksaan Ombudsman terkait pungutan liar
LEXmedia. Dinamika administrasi pemerintahan di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat serta pelaku usaha. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai benteng terakhir untuk menguji legalitas tindakan atau keputusan pejabat publik. Namun, dalam modernisasi pelayanan publik, kita perlu memahami sebuah mekanisme krusial untuk mempercepat kepastian hukum, yaitu mekanisme Fiktif
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menerbitkan keputusan krusial yang mempertegas stabilitas sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Melalui Putusan MK Nomor 59/PUU-XXIV/2026, hakim konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa Prosedur Gugatan PTUN Terbaru Pasca Putusan
