Dalam perkara kepailitan, tidak semua aset Debitur selalu berada di tempat yang mudah ditemukan. Ada tanah yang tercatat atas nama Debitur tetapi dikuasai pihak lain. Ada kendaraan yang secara administratif masih terdaftar sebagai milik Debitur tetapi telah berpindah penguasaan. Ada piutang yang belum tertagih. Ada saham yang berada dalam struktur
Dalam praktik kepailitan, persoalan terbesar tidak selalu muncul ketika Kurator mulai menjual harta pailit. Justru persoalan dapat muncul jauh sebelumnya, yaitu ketika Kurator menemukan bahwa sebagian aset Debitur sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Debitur, telah dialihkan kepada pihak lain, disembunyikan, dijaminkan, atau bahkan secara fisik masih ada tetapi secara
LEXmedia. Sistem penjualan langsung, baik melalui skema Multi-Level Marketing (MLM) maupun Single-Level Marketing (SLM), tumbuh pesat di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhan ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi satu syarat mutlak: kepemilikan Hak Distribusi Eksklusif. Tanpa hak ini, sebuah perusahaan tidak dapat secara sah memasarkan barang melalui jaringan penjual langsung.
LEXmedia. Tekanan finansial seringkali menghampiri dunia bisnis secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan solusi hukum yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang mereka. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepailitan mandiri oleh debitur. Langkah ini merupakan mekanisme hukum resmi agar proses penyelesaian utang berjalan adil
LEXmedia. Kehadiran entitas perseroan perorangan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan hukum tanpa membagi kepemilikan saham. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pendirian PT perorangan menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum bisnis. Pemerintah terus mempermudah prosedur legalitas demi
LEXmedia. Wanprestasi force majeure sering membingungkan pelaku usaha ketika perjanjian kontrak bisnis terhambat oleh peristiwa di luar kendali. Banyak debitur mengklaim keadaan memaksa begitu saja, padahal hukum perdata Indonesia mensyaratkan pembuktian ketat. Artikel ini membahas akibat hukum wanprestasi force majeure berdasarkan Pasal 1244, 1245, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LEXmedia. Potongan komisi ojek online sebesar 8 persen (8%) yang diterapkan oleh platform digital kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar persoalan bisnis komersial biasa, melainkan menyentuh aspek hukum fundamental dalam hubungan kemitraan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kita perlu mencermati regulasi terbaru,
LEXmedia. Dalam praktik hukum komersial di Indonesia, klausul keadaan memaksa sering menjadi tameng legalitas bagi pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, benarkah setiap peristiwa cidera janji dapat langsung dikategorikan sebagai keadaan memaksa? Pertanyaan ini kerap muncul ketika krisis ekonomi melanda dunia usaha secara masif. Pihak terafiliasi harus memahami bahwa
LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Kita menyaksikan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara saat ini. Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Oleh karena itu, regulasi baru ini membawa implikasi sangat serius yang berkaitan erat dengan aspek
