LEXmedia. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) menjadi isu hukum yang semakin relevan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menghadapi kewajiban hukum yang tegas. Kewajiban ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Banyak pelaku usaha
LEXmedia. Sengketa pengelolaan hutan di Indonesia sering kali meninggalkan dampak kerusakan alam yang masif. Oleh karena itu, para pelaku usaha wajib memahami mekanisme pemulihan kerugian lingkungan hidup secara tepat agar terhindar dari sanksi pidana berat. Artikel ini menyajikan informasi regulasi lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Regulasi Utama Sengketa Hutan
LEXmedia. Kesadaran global terhadap perubahan iklim mendorong Pemerintah Indonesia memperketat regulasi lingkungan bagi sektor korporasi. Saat ini, pelaku usaha wajib memahami instrumen hukum terkait kewajiban pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK). Regulasi ini bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi
LEXmedia. Indonesia kini berkomitmen penuh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi ketat untuk mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, perusahaan yang lalai menjalankan bisnis ini secara akuntabel akan menghadapi sanksi perdagangan karbon yang sangat berat. Urgensi Akuntabilitas dalam Bursa Karbon Indonesia Pemerintah
LEXmedia. Penegakan hukum sektor kehutanan menghadapi tantangan yang sangat kompleks seiring maraknya jaringan penyelundupan kayu lintas batas negara. Praktik ilegal ini merugikan penerimaan negara secara masif. Selain itu, kejahatan tersebut mengancam kelestarian hutan Indonesia dan merusak ekosistem global secara permanen. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan dan penegakan hukum sektor
LEXmedia. Perdagangan ilegal satwa liar (TSL) kini menjelma menjadi ancaman transnasional yang sangat terorganisasi di Indonesia. Bisnis gelap ini bernilai fantastis dan menempati posisi keempat dalam peta kriminalitas global setelah narkotika, perdagangan manusia, dan senjata api ilegal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan strategi komprehensif melalui penegakan hukum antar negara
LEXmedia. Perusakan hutan akibat aktivitas pembalakan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Praktik ilegal ini tidak lagi sekadar melibatkan pelaku perorangan di lapangan, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan korporasi yang terstruktur. Sektor industri pengolahan kayu hilir seperti pabrik penggergajian kayu sering kali
LEXmedia. Kejahatan terhadap sumber daya alam hayati kini mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sindikat internasional mengincar kekayaan alam Indonesia secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan aturan yang sangat ketat melalui regulasi terbaru. Artikel ini membahas secara tuntas Sanksi Pidana Penyelundupan Satwa Liar bagi WNA Menurut UU
