Tag: Hukum Pemilu

Ruang sidang pemilu yang melambangkan hak konstitusional pemilih atas keterwakilan perempuan 30 persen dalam pencalonan legislatif Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan 30 Persen

LEXmedia. Isu keterwakilan perempuan 30 persen kembali menjadi sorotan publik. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan penting soal ini pada Mei 2026. Pemilih memiliki hak konstitusional atas daftar calon legislatif yang benar-benar memenuhi kuota tersebut. Namun, praktik di lapangan menunjukkan partai politik masih sering mengabaikan ketentuan ini. Oleh karena itu, pemilih dan

Sanksi diskualifikasi partai politik tidak penuhi kuota 30 persen perempuan berdasarkan Putusan MK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Partai Politik Terkait Kuota Perempuan

LEXmedia. Kita memasuki era baru penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Kesetaraan gender kini menjadi norma hukum yang mengikat seluruh peserta pemilu. Ketentuan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik telah lama menjadi perdebatan hangat. Namun, regulasi saat ini memiliki konsekuensi yuridis yang sangat nyata bagi pelanggar. Sanksi diskualifikasi partai politik tidak

Infografis informasi Putusan MK Terbaru tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Pilkada 2026 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Pilkada

LEXmedia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penataan regulasi pemilihan kepala daerah yang sangat krusial bagi demokrasi. Dinamika politik nasional kembali memanas seiring dengan munculnya Putusan MK Terbaru tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Pilkada 2026. Mahkamah Konstitusi telah memberikan jawaban final atas ketidakpastian hukum yang sempat membayangi syarat pencalonan.

UU Pemilu pasal Pilkada diuji MK jelang Maret 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU Pemilu Pasal Pilkada kembali diuji di MK

LEXmedia – Jakarta. Isu UU Pemilu pasal Pilkada kembali menjadi sorotan menjelang tahun krusial demokrasi Indonesia. Wacana MK uji UU Pemilu pasal Pilkada Maret 2026 memunculkan pertanyaan besar tentang kepastian hukum, jadwal Pilkada, dan stabilitas politik nasional. Pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar prosedur hukum, tetapi berimplikasi langsung