LEXmedia. Setiap perusahaan yang mengolah data pelanggan kini menghadapi risiko hukum baru dan konkret. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026. Beleid ini menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penyusunan Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Pribadi menjadi kebutuhan
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Dunia digital berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko kejahatan siber yang tinggi. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat adalah kebocoran informasi sensitif. Oleh karena itu, kita semua wajib memahami regulasi perlindungan privasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) hadir
LEXmedia. Indonesia kini memasuki era baru dalam keamanan informasi digital. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta risiko bisnis secara signifikan. Saat ini, setiap perusahaan wajib memahami Sanksi Denda Korporasi Kebocoran Data agar tidak terjerat masalah hukum yang fatal. Pemerintah memberikan aturan tegas
