LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan badan usaha di Indonesia. Kebijakan terbaru ini mengulas dampak PP No. 20/2026 terhadap PPh Final UMKM PT dan CV. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami regulasi ini dengan baik. Selain itu, aturan ini mengubah skema insentif pajak secara signifikan. Sebagai hasilnya,
LEXmedia. Perubahan kebijakan perpajakan selalu menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini khususnya dirasakan oleh mereka yang menjalankan profesi sebagai tenaga ahli melalui badan hukum mandiri. Seiring dengan penetapan PP No. 20/2026 yang mengatur fasilitas perpajakan, muncul pertanyaan mendasar di kalangan profesional. Apakah PT Perorangan tenaga
LEXmedia. Penerapan tarif Pajak Penghasilan atau PPh Final sering menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini terjadi karena skema tersebut menawarkan kemudahan administrasi yang sangat praktis bagi wajib pajak. Selain itu, kepastian tarif yang rendah membuat banyak orang berbondong-bondong memilih metode penghitungan ini. Pemerintah menegaskan bahwa
LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, setiap pelaku usaha di sektor jasa profesional harus bersiap menghadapi transisi ini. Salah satu
LEXmedia. Implementasi kebijakan fiskal terbaru membawa tantangan besar bagi stabilitas perjanjian komersial di Indonesia. Setiap departemen legal harus segera menyadari bahwa dampak PPN 12 persen terhadap klausul harga dalam kontrak bisnis B2B memerlukan perhatian serius. Perubahan ini bersumber dari amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, perusahaan
LEXmedia. Lanskap aksi korporasi di Indonesia terus mengalami dinamika besar pada tahun 2026. Transaksi bernilai triliunan rupiah kini memerlukan ketelitian tinggi dalam aspek legalitas. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami Aturan BEI Panduan Merger Akuisisi Perusahaan Indonesia 2026 agar proses konsolidasi bisnis berjalan lancar. Kegagalan dalam navigasi hukum
