LEXmedia. Profesi konsultan pajak kini memasuki babak baru. Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 untuk menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya. Akibatnya, syarat izin konsultan pajak berubah cukup signifikan. Calon konsultan, kantor konsultan, dan Wajib Pajak perlu memahami peta aturan baru ini. Artikel ini menyajikan panduan praktis mulai dari
LEXmedia. Banyak Wajib Pajak menyerahkan urusan perpajakan kepada orang lain. Namun, tidak semua orang berhak bertindak atas nama Wajib Pajak. Karena itu, memahami syarat kuasa wajib pajak menjadi langkah awal sebelum menandatangani surat kuasa. Sejak 6 Juli 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) resmi berlaku. Regulasi
LEXmedia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin aktif mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, memahami tata cara tindak lanjut SP2DK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan. SP2DK bukan pemeriksaan pajak. Namun, surat ini tetap memerlukan respons yang cermat dan tepat waktu.
LEXmedia. Banyak pengacara dan notaris di Indonesia masih melaporkan penghasilan memakai tarif PPh final 0,5 persen. Padahal, aturan PPh Final Pengacara Notaris justru melarang skema tersebut. Pemerintah menegaskan larangan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang
LEXmedia. Otoritas penegak hukum Indonesia kini semakin serius mengejar TPPU hasil pidana pajak sebagai kejahatan lanjutan dari penggelapan penerimaan negara. Wajib pajak yang menyembunyikan uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan pidana pajak. Mereka juga berisiko terjerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena
LEXmedia. Mitigasi risiko pajak pph badan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan di Indonesia. Otoritas pajak terus memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak badan melalui pembaruan regulasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami kerangka hukum Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara menyeluruh. Selain itu, pemahaman atas prosedur audit pajak
LEXmedia. Penyelesaian sengketa pajak kini memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem Coretax Administration System (CTAS) sejak 1 Januari 2025. Wajib Pajak yang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak lagi mengajukan permohonan secara manual. Sebaliknya, seluruh proses berjalan melalui Portal Wajib Pajak secara elektronik. Perubahan ini membawa
LEXmedia. Sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak membutuhkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, negara membentuk Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus. Namun, tidak semua orang dapat menduduki kursi hakim pada lembaga ini. Artikel ini membahas syarat hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
LEXmedia. Dunia perpajakan sering kali menghadirkan sengketa yang rumit antara otoritas pajak dan masyarakat. Oleh karena itu, banyak wajib pajak membutuhkan pendampingan profesional untuk menyelesaikan perkara hukum mereka di Pengadilan Pajak. Orang yang berhak mendampingi mereka disebut sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak. Namun, tidak semua orang bisa menyandang gelar ini
LEXmedia. Penerapan tarif Pajak Penghasilan atau PPh Final sering menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini terjadi karena skema tersebut menawarkan kemudahan administrasi yang sangat praktis bagi wajib pajak. Selain itu, kepastian tarif yang rendah membuat banyak orang berbondong-bondong memilih metode penghitungan ini. Pemerintah menegaskan bahwa
