LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, memahami dampak KUHP Nasional terhadap hak terdakwa menjadi kebutuhan mendesak bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan
LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU
LEXmedia. Pencucian uang tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merugikan bagi perekonomian dan tatanan negara Indonesia. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia selalu hadir sebagai lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), khususnya korupsi. Oleh karena itu, memahami kerangka hukumnya secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku
LEXmedia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui berbagai instrumen hukum untuk memutus mata rantai distribusi zat terlarang ini, fokus utama penegakan hukum kini tertuju pada jerat hukum pidana pengedar narkoba skala besar yang melibatkan jaringan
LEXmedia. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia kian mengkhawatirkan, salah satu kasus hukum yang paling menyita perhatian adalah kejahatan penyelundupan sisik trenggiling (Manis javanica). Komoditas ini bernilai fantastis di pasar gelap internasional karena kerap menjadi bahan baku obat tradisional dan aksesori mewah. Sebagai akibatnya, populasi satwa ini berada di ambang
LEXmedia. Pertumbuhan industri Multi-Level Marketing (MLM) di Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan praktik ilegal. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena banyak masyarakat terjebak dalam penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menerbitkan regulasi baru. Regulasi
LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum
