LEXmedia. Banyak perkara pidana ringan kini tidak harus berakhir di ruang sidang. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat bab khusus tentang keadilan restoratif. Oleh karena itu, memahami syarat restorative justice menjadi kebutuhan praktis bagi korban, pelaku, dan advokat. Artikel ini mengurai
LEXmedia. Larangan menahan ijazah pekerja kini memiliki pijakan setingkat undang-undang. Pada 6 Oktober 2026, DPR RI menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Salah satu norma barunya melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam perekrutan serta penempatan tenaga kerja. Sebelumnya, larangan ini hanya bertumpu pada surat edaran menteri tanpa sanksi tegas.
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, penegak hukum Indonesia memiliki instrumen baru untuk menangani kejahatan perusahaan. Instrumen itu bernama Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Melalui DPA Korporasi, penuntut umum dapat menunda penuntutan terhadap perusahaan yang bersedia memulihkan kerugian dan membenahi tata kelolanya. Namun, mekanisme ini bukan jalan pintas
LEXmedia. Program antikorupsi perusahaan tidak lagi sekadar pelengkap tata kelola. Sejak 2 Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku penuh. KUHP Nasional menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Akibatnya, perusahaan dapat menanggung pidana atas suap yang karyawan, agen, atau mitranya lakukan. Selain
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 merupakan salah satu tonggak paling penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya menggantikan KUHP yang berakar pada Wetboek van Strafrecht, tetapi juga membawa perubahan terhadap filosofi dan arsitektur pemidanaan. Sistem pemidanaan tidak
LEXmedia. Jerat hukum perzinaan kini diatur lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 284 KUHP lama warisan kolonial Belanda tidak berlaku lagi. Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan bagi masyarakat.
LEXmedia. Kohabitasi kumpul kebo merujuk pada kondisi dua orang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini kian marak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Namun, masyarakat awam kerap keliru menyamakan kohabitasi dengan perzinaan. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki dasar hukum dan unsur pidana yang berbeda. Oleh
LEXmedia. Peristiwa salah tangkap masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang tidak bersalah dapat mengalami penahanan akibat kekeliruan identitas atau error in persona. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi hak korban salah tangkap. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak mereka. Artikel
LEXmedia. Kasus impor ilegal terus meningkat di berbagai pelabuhan Indonesia. Aparat penegak hukum kini tidak hanya menjerat direksi atau pengurus. Mereka juga mulai membidik badan usaha itu sendiri sebagai pelaku utama. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral dalam penegakan hukum kepabeanan modern dalam kasus impor ilegal. Oleh karena itu, pelaku
LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
