Tag: Legal Compliance

Analisis hukum kewajiban transfer data pribadi lintas batas negara berdasarkan UU PDP dengan ilustrasi arus data global dan palu hakim
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Transfer Data Pribadi Lintas Negara

LEXmedia. Revolusi digital saat ini memaksa data pribadi untuk terus bergerak melintasi batas-batas teritorial negara dengan sangat cepat. Dinamika ekonomi digital melalui platform e-commerce dan layanan cloud mewajibkan entitas bisnis melakukan pemrosesan data lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kepastian hukum mengenai transfer data pribadi lintas batas negara guna

Analisis legalitas penggunaan artificial intelligence (AI) dalam kontrak bisnis perusahaan indonesia melalui perangkat digital
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas AI dalam Kontrak Bisnis

LEXmedia. Transformasi digital telah membawa lanskap bisnis global dan nasional ke era baru yang serba otomatis. Saat ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi ini telah merambah praktik pembuatan, analisis, hingga eksekusi perjanjian komersial. Oleh karena itu, kita perlu meninjau secara kritis mengenai legalitas penggunaan AI

Penerapan strategi mitigasi kepatuhan pajak perusahaan retail pasca PPN 12 persen oleh direksi dan in-house counsel dalam rapat kerja hukum perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mitigasi Pajak Perusahaan Retail PPN 12%

LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Analisis Tanggung Jawab Hukum Holding Company terhadap Anak Perusahaan Pailit dalam diskusi hukum strategis yang dihadiri oleh praktisi hukum, menampilkan referensi UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Holding Company Anak Perusahaan Pailit

LEXmedia. Struktur kelompok perusahaan (group company) kini menjadi standar dalam operasional bisnis modern di Indonesia. Skema ini melibatkan perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary company). Secara yuridis, setiap entitas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Prinsip ini memberikan hak dan kewajiban independen kepada masing-masing perusahaan. Kita mengenalnya sebagai

Analisis Yuridis Aturan Free Float Saham Emiten berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2026 di Bursa Efek Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Free Float Saham Emiten Berdasarkan POJK 2026

LEXmedia. Dinamika pasar modal Indonesia di tahun 2026 mengalami transformasi regulasi yang sangat fundamental. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bertindak tegas secara resmi memperketat aturan free float saham emiten demi likuiditas perdagangan. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing bursa di kancah global. Selain itu, salah satu

Penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia melalui ruang mediasi penegak hukum dan advokat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Bisnis

LEXmedia. Dunia hukum bisnis di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Saat ini, penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia menjadi pilihan penyelesaian sengketa hukum korporasi. Melalui pendekatan ini, penyelesaian pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan badan melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan dampak ekonomi.

Proses audit kepatuhan hukum perlindungan data pribadi korporasi pada sistem penyimpanan server internal perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Audit Perusahaan Kepatuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

LEXmedia. Pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta bisnis di Indonesia oleh karena itu perusahaan wajib melaksanakan audit kepatuhan hukum perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Langkah ini sangat krusial untuk memitigasi sanksi denda administratif yang sangat besar. Selain itu, langkah proaktif ini