LEXmedia. Praktik korupsi dalam proyek negara tidak hanya melibatkan individu. Namun, skandal tersebut juga kerap melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis formal. Fenomena ini mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk memperluas subjek hukum pada badan usaha. Kita perlu memahami secara mendalam skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi proyek negara
LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.
LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di
LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan
