LEXmedia. Banyak orang bertanya, harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara? Pertanyaan ini makin relevan sejak KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, DPR kini sedang membahas RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, memahami batas harta yang dirampas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar wawasan.
LEXmedia. Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik pada 2026. Komisi III DPR RI mengumumkan 13 tindak pidana yang menjadi sasaran mekanismenya. Karena itu, banyak pihak bertanya tentang jenis kejahatan yang masuk daftar tersebut. Artikel ini mengulas perampasan aset tindak pidana secara ringkas dan akurat. Selain itu, artikel ini
LEXmedia. Banyak pelaku kejahatan ekonomi lolos bersama hartanya. Namun, negara kini menyiapkan instrumen baru, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme ini membidik harta hasil kejahatan, bukan tubuh pelakunya. Oleh karena itu, negara tetap dapat memulihkan kerugian meskipun pelaku belum dihukum. Selama ini, hukum Indonesia
