LEXmedia. Aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terbaru resmi mengubah lanskap perdagangan elektronik di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 pada 8 Juni 2026. Regulasi ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang berjualan secara daring wajib memahami
LEXmedia. Sanksi tidak memiliki sertifikat standar kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha berisiko tinggi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan perizinan berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami konsekuensi hukum jika beroperasi tanpa dokumen legalitas yang sesuai kategori risikonya. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Sektor logistik Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya arus distribusi barang antar wilayah. Namun, pertumbuhan ini membawa konsekuensi hukum yang sering terabaikan pelaku usaha, yaitu kewajiban pendaftaran gudang logistik. Setiap pemilik gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan wajib memenuhi ketentuan ini sebelum menjalankan operasional secara komersial. Ketentuan tersebut bukan
LEXmedia. Perubahan regulasi lingkungan hidup di Indonesia bergerak dinamis seiring transformasi ekonomi nasional. Pelaku usaha wajib memahami kewajiban penyusunan AMDAL industri logistik sesuai KBLI 2025 demi kelangsungan operasional bisnis. Selain itu, lonjakan volume perdagangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja mempercepat ekspansi pusat distribusi. Oleh karena itu, direksi dan praktisi hukum harus
LEXmedia. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) akibat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi kewajiban hukum yang mendesak bagi seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan KBLI versi 2025 melalui regulasi terbaru. Oleh karena itu, setiap PT yang mencantumkan kode KBLI lama dalam anggaran dasar wajib
LEXmedia. Pelaku usaha ramai membahas pertanyaan tentang Izin Usaha OSS Lama belakangan ini. Sebabnya, Badan Pusat Statistik resmi mengundangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Banyak pemilik usaha khawatir Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional yang sudah mereka miliki tiba-tiba tidak berlaku lagi. Kekhawatiran ini wajar. KBLI menjadi
LEXmedia. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan etis ataupun pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekosistem hukum positif di Indonesia, pemenuhan instrumen lingkungan telah bertransformasi menjadi pondasi absolut bagi legalitas operasional sebuah entitas bisnis. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen preventif fundamental yang dirancang
