LEXmedia. Pasar modal Indonesia kini memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 membuka jalan bagi Bank Indonesia (BI) dan Danantara sebagai pemegang saham bursa efek. Selain itu, Kementerian Keuangan memperoleh ruang yang sama. Perubahan ini mengakhiri model bursa milik anggota yang berjalan selama puluhan tahun. Namun, kehadiran lembaga negara
LEXmedia. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini memasuki babak baru. Selama hampir tiga dekade, hanya perusahaan efek anggota bursa yang boleh memegang saham BEI. Namun, rezim itu berubah setelah pembentuk undang-undang merevisi UU P2SK melalui UU 4/2026. Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK 13/2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek sebagai aturan pelaksananya. Artikel
LEXmedia. Suspensi saham emiten adalah salah satu instrumen pengawasan yang paling sering dipakai Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui suspensi, Bursa menghentikan sementara perdagangan efek perusahaan tercatat. Namun, banyak investor dan pengelola emiten belum memahami dasar hukumnya secara utuh. Per 31 Agustus 2026, BEI mencatat 59 emiten yang telah disuspensi lebih
LEXmedia. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan aturan free float 15 persen bagi seluruh perusahaan emiten tercatat sejak 31 Maret 2026. Sebelumnya, emiten cukup menjaga porsi saham publik sebesar 7,5 persen. Kini, ambang batas itu naik dua kali lipat. Oleh karena itu, setiap emiten perlu memahami dasar hukum, masa transisi,
LEXmedia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperbarui kerangka hukum EBA-SP (Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi) pembiayaan perumahan melalui POJK Nomor 12 Tahun 2026. Regulasi ini diundangkan pada 17 September 2026 dan berlaku sejak tanggal itu. Selain itu, POJK baru ini mencabut POJK Nomor 23/POJK.04/2014 beserta perubahannya, POJK Nomor 20/POJK.04/2017.
LEXmedia. Legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia kini bergantung pada izin dan pengawasan OJK. Sejak 10 Januari 2025, OJK mengambil alih pengaturan kripto dari Bappebti. Namun, banyak orang masih bertanya apakah jual beli kripto itu sah. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan kerangka hukum terbaru. Pembahasan mencakup POJK 27/2024, POJK
LEXmedia. Industri jasa keuangan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia kini beroperasi di bawah payung hukum yang lebih ketat. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan memperketat syarat usia BNPL dan batas penghasilan calon debitur. Aturan ini tertuang dalam dua regulasi baru. Pertama, Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. Kedua,
LEXmedia. Larangan jual data pengguna pinjol kini menjadi salah satu fokus utama regulasi jasa keuangan digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2026 pada 5 Agustus 2026 untuk memperkuat perlindungan data pengguna pinjaman online. Peraturan ini melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara
LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan
