LEXmedia. Influencer keuangan kini menjadi sumber informasi favorit masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Namun, popularitas ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Otoritas Jasa Keuangan menyusun aturan hukum influencer keuangan secara berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Artikel ini membahas dasar hukum, kewajiban, dan sanksi bagi penyampai informasi jasa keuangan.
LEXmedia. Penerapan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis kini menjadi pilihan utama para pelaku usaha di Indonesia. Mekanisme ini menawarkan efisiensi tinggi, kerahasiaan rapat, dan putusan final. Namun, sebuah persoalan yuridis muncul ketika izin usaha salah satu pihak dicabut oleh regulator. Banyak pihak bingung apakah klausul arbitrase dalam kontrak bisnis tetap
LEXmedia. Indonesia kini berkomitmen penuh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi ketat untuk mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, perusahaan yang lalai menjalankan bisnis ini secara akuntabel akan menghadapi sanksi perdagangan karbon yang sangat berat. Urgensi Akuntabilitas dalam Bursa Karbon Indonesia Pemerintah
LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang
LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin
LEXmedia. Dinamika pasar modal Indonesia di tahun 2026 mengalami transformasi regulasi yang sangat fundamental. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bertindak tegas secara resmi memperketat aturan free float saham emiten demi likuiditas perdagangan. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing bursa di kancah global. Selain itu, salah satu
LEXmedia. Pergeseran paradigma bisnis kontemporer menuntut akuntabilitas yang nyata dari seluruh pelaku usaha. Saat ini, perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial semata. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) telah menjadi metrik esensial untuk menilai keberlanjutan korporasi. Kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan non-publik rantai pasok global kini
