LEXmedia. Kredit macet menjadi risiko nyata bagi setiap lembaga pembiayaan di Indonesia. Ketika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menempuh eksekusi jaminan sesuai hukum yang berlaku. Panduan hukum jaminan kredit ini menjelaskan prosedur eksekusi Hak Tanggungan secara sistematis. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas UU No. 4/1996, PMK
LEXmedia. Kredit kendaraan bermotor macet kerap berujung pada penarikan paksa oleh debt collector. Banyak debitur bertanya, bolehkah eksekusi jaminan kredit dilakukan tanpa putusan pengadilan? Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak kepemilikan sekaligus perlindungan hukum debitur. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukum, batasan, dan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang
LEXmedia. Jaminan fidusia menjadi instrumen andalan lembaga pembiayaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi kreditur hak istimewa berupa titel eksekutorial. Hak ini memungkinkan kreditur melakukan parate eksekusi jaminan fidusia tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Namun, praktik di lapangan kerap menimbulkan sengketa akibat penarikan
