LEXmedia. Eksekusi putusan PTUN masih menjadi persoalan klasik dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya langsung mengikat pejabat tergugat. Namun, dalam praktiknya, banyak pejabat tata usaha negara enggan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi pencari keadilan:
LEXmedia. Sertipikat tanah ganda menjadi masalah serius bagi pemilik properti di Indonesia. Kondisi ini terjadi saat satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda atas nama pihak yang berlainan. Akibatnya, pemilik sah kerap kehilangan hak kepemilikan tanpa proses hukum yang jelas. Oleh karena itu, memahami langkah hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi
LEXmedia. Dalam dinamika perekonomian nasional, stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu pilar utama kesejahteraan rakyat. Fluktuasi harga yang tajam tidak hanya mengancam daya beli masyarakat, namun juga dapat memicu ketidakstabilan sosial yang meluas. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian
LEXmedia. Dalam era digital yang semakin terintegrasi, platform e-commerce menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sangat vital. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat risiko hukum yang sangat serius bagi kelangsungan bisnis. Mitigasi risiko sanksi pemblokiran sistem elektronik pelaku usaha e-commerce kini menjadi agenda krusial bagi setiap jajaran direksi. Sanksi
LEXmedia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peranan krusial dalam lanskap regulasi farmasi di Indonesia. Lembaga ini menjadi garda terdepan pengawasan produk farmasi yang beredar di masyarakat. Setiap produk farmasi wajib melalui proses evaluasi ketat sebelum mendapatkan persetujuan komersial. Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah produk tersebut resmi beredar
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
