Tag: PerMA 01/2016

Palu hakim dan perjanjian utang di meja sidang, ilustrasi gugatan wanprestasi utang
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Wanprestasi Pembayaran Utang

LEXmedia. Utang jatuh tempo, tetapi debitur tidak membayar. Situasi ini sering merusak hubungan bisnis maupun pribadi. Namun, hukum Indonesia menyediakan jalur yang jelas. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi utang ke pengadilan negeri. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang gugatan sederhana menawarkan proses cepat untuk nilai sengketa hingga Rp500 juta.

Istri menyiapkan berkas di ruang sidang Pengadilan Agama untuk prosedur gugatan cerai
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

LEXmedia. Prosedur gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) sering membingungkan istri yang baru pertama kali berperkara. Banyak orang tidak tahu harus mulai dari mana atau dokumen apa yang perlu mereka siapkan. Namun, tahapan ini punya aturan yang jelas. Artikel ini menguraikan alur perkara dari pendaftaran sampai akta cerai beserta dasar

Pengacara memeriksa dokumen sebelum mengajukan gugatan perdata penipuan investasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Perdata Penipuan Investasi

LEXmedia. Penipuan dalam perjanjian investasi kerap merugikan korban secara finansial. Korban sering bingung menentukan langkah hukum yang tepat setelah dana mereka hilang. Artikel ini menjelaskan tata cara gugatan perdata penipuan investasi secara praktis dan sistematis. Pembahasan mencakup dasar hukum, syarat pembuktian, dan tahapan proses di pengadilan. Selain itu, artikel ini

Dua pelaku usaha berjabat tangan setelah mencapai kesepakatan restorative justice komersial di ruang mediasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restorative Justice Komersial, Solusi Sengketa Bisnis

LEXmedia. Sengketa bisnis kerap membebani waktu dan biaya para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mulai melirik restorative justice komersial sebagai jalur penyelesaian yang lebih cepat dan bermartabat. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Selain itu, langkah hukum ini sejalan dengan semangat efisiensi peradilan