Tag: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Praktisi hukum menganalisis penerapan vicarious liability kecelakaan kerja bagi tanggung jawab perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Vicarious Liability dalam Kecelakaan Kerja

LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat

Proses pembuktian TPPU korporasi di ruang sidang pengadilan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Formal Pembuktian TPPU Korporasi

LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh korporasi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum ekonomi. Korporasi memiliki struktur organisasi berlapis. Struktur ini sering menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban pidana. Artikel ini membahas syarat formal pembuktian TPPU korporasi. Analisis berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023

Penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara vendor dan pejabat pemerintah Indonesia di ruang rapat resmi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU