LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menimbulkan kebingungan bagi pekerja maupun pengusaha, terutama soal hak finansial yang menjadi kewajiban pengusaha. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur cara penghitungan pesangon PHK secara rinci. Namun, banyak pihak masih keliru menafsirkan besarannya karena mengacu pada aturan lama yang telah berubah. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Gelombang efisiensi di berbagai sektor industri kembali memicu kekhawatiran pekerja di Indonesia. Ketika perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pertanyaan tentang perlindungan hukum PHK massal langsung mengemuka. Banyak pekerja tidak memahami hak mereka atas pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jalur hukum jika PHK dilakukan secara sepihak.
LEXmedia. Memasuki tahun 2026, tekanan ekonomi global dan transformasi teknologi memaksa banyak korporasi melakukan restrukturisasi organisasi secara masif. Namun, manajemen harus memahami bahwa tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi 2026 bukan sekadar masalah finansial. Hal ini menyangkut kepatuhan hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Oleh karena
