LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
LEXmedia. Dalam era ketidakpastian ekonomi global saat ini, risiko kepailitan perusahaan menjadi ancaman nyata bagi dunia bisnis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga mengancam kesejahteraan para pekerja. Ketika pengadilan niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, nasib pekerja langsung berada di ujung tanduk, maka perusahaan harus memahami instrumen
LEXmedia. Proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan aset debitur. Kreditor selaku pemilik hak tagih sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan harta pailit (boedel pailit). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dan mempertegas hak kreditor mendapatkan
LEXmedia. Kepailitan sebuah perusahaan sering kali membawa konsekuensi serius bagi para buruh atau pekerja yang hak finansialnya tidak terpenuhi, kita sering menyaksikan pekerja terjebak dalam kebingungan prosedural. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan memiliki mekanisme berbeda dengan PHK biasa. Pekerja harus bertindak cepat mengikuti prosedur pengajuan klaim upah dan pesangon
LEXmedia. Perusahaan harus menerapkan strategi hukum menghadapi gugatan PKPU dan Kepailitan, langkah komprehensif ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi. Risiko insolvensi dapat mengancam kelangsungan entitas bisnis sewaktu-waktu. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mitigasi risiko hukum secara mendalam. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan lagi sekadar ancaman
Dalam tulisan ini, saya merujuk pada jurnal ilmiah “Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004” sebagai titik berangkat untuk membaca satu persoalan yang cukup sering muncul dalam praktik. Pekerja memang diakui sebagai kreditor preferen, tetapi posisi mereka dalam rapat perdamaian PKPU
LEXmedia. Lanskap bisnis di Indonesia terus mengalami evolusi yang menuntut adaptasi cepat terhadap regulasi dinamis. Kesulitan keuangan entitas bisnis seringkali menjadi keniscayaan akibat guncangan ekonomi global maupun manajemen internal. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan instrumen hukum yang handal untuk menyelesaikan sengketa utang. Mekanisme PKPU dan Kepailitan pasca revisi UU Cipta
LEXmedia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penataan regulasi pemilihan kepala daerah yang sangat krusial bagi demokrasi. Dinamika politik nasional kembali memanas seiring dengan munculnya Putusan MK Terbaru tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Pilkada 2026. Mahkamah Konstitusi telah memberikan jawaban final atas ketidakpastian hukum yang sempat membayangi syarat pencalonan.
