Tag: PKPU

Tim direksi dan konsultan hukum membahas restrukturisasi utang perusahaan di ruang rapat korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restrukturisasi Utang Perusahaan di Luar Pengadilan

LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan

Redaksi LEXmedia 17 Sep 2026 WIB
Ilustrasi ruang sidang Pengadilan Niaga yang menggambarkan perbedaan PKPU dan pailit dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perbedaan PKPU dan Pailit

LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh

Redaksi LEXmedia 16 Sep 2026 WIB
Dokumen permohonan kepailitan PT oleh kreditur konkuren di ruang sidang Pengadilan Niaga
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pengajuan Kepailitan PT oleh Kreditur Konkuren

LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid

Redaksi LEXmedia 11 Sep 2026 WIB
Peran kurator kepailitan berjas sedang meneliti dan menunjuk ke tumpukan dokumen penting di atas meja kantor kayu, dengan papan nama 'KURATOR', laptop, dan buku hukum, berlatar belakang pemandangan pelabuhan kontainer besar
Artikel
Ajis Mujahidin

Kurator Bukan Sekedar Menjual Aset: Mengubah Paradigma Pemberesan Harta Pailit

Masih ada anggapan bahwa pekerjaan Kurator dalam perkara kepailitan pada akhirnya hanya bermuara pada satu pekerjaan: menjual harta Debitur kemudian membagikan hasilnya kepada Kreditur. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menjual aset memang merupakan bagian penting dalam pemberesan, tetapi pemberesan harta pailit tidak identik dengan penjualan aset. Sebelum sampai pada tahap

Ajis Mujahidin, S.H., M.H. 6 Sep 2026 WIB
Ilustrasi proses PKPU pengembang rumah susun di ruang sidang Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat PKPU Pengembang Rumah Susun

LEXmedia. Kasus mangkraknya proyek apartemen kerap membuat konsumen bertanya-tanya soal jalur hukum yang tersedia. Salah satu opsi yang sering disebut adalah PKPU pengembang rumah susun, yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap developer yang gagal menuntaskan kewajibannya. Namun, permohonan ini tidak bisa diajukan sembarangan. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan

Redaksi LEXmedia 23 Aug 2026 WIB
Ilustrasi hak tagih kreditur separatis dalam proses PKPU di pengadilan niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Tagih Kreditur Separatis dalam PKPU

LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih

Redaksi LEXmedia 19 Aug 2026 WIB
Dokumen permohonan kepailitan mandiri debitur di atas meja kerja advokat hukum bisnis Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Permohonan Kepailitan Mandiri

LEXmedia. Tekanan finansial seringkali menghampiri dunia bisnis secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan solusi hukum yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang mereka. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepailitan mandiri oleh debitur. Langkah ini merupakan mekanisme hukum resmi agar proses penyelesaian utang berjalan adil

Redaksi LEXmedia 6 Aug 2026 WIB
Penerapan asas piercing the corporate veil ketika PT Perorangan pailit hukum di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Asas Piercing the Corporate Veil PT Perorangan Pailit

LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul

Redaksi LEXmedia 3 Jul 2026 WIB
Sidang prosedur kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Kepailitan PT Utang Jatuh Tempo

LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan

Redaksi LEXmedia 27 Jun 2026 WIB
Dokumen hukum dan palu sidang sebagai bentuk langkah hukum mitigasi risiko perusahaan pailit agar dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Hukum JKP Perusahaan Pailit

LEXmedia. Dalam era ketidakpastian ekonomi global saat ini, risiko kepailitan perusahaan menjadi ancaman nyata bagi dunia bisnis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga mengancam kesejahteraan para pekerja. Ketika pengadilan niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, nasib pekerja langsung berada di ujung tanduk, maka perusahaan harus memahami instrumen

Redaksi LEXmedia 8 Jun 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  2. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB

  3. Hukum Perlindungan Konsumen Belanja Online

    Artikel, Redaksi 19 Sep 2026 WIB

  4. Urutan Pembayaran Utang PT Pailit

    Artikel, Korporasi 18 Sep 2026 WIB

  5. Mr. A.A. Maramis Menteri Keuangan Pertama RI

    Tokoh 18 Sep 2026 WIB