LEXmedia. Kewajiban laporan kurator kini memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026 pada 29 April 2026. Melalui putusan itu, MK memaknai ulang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Akibatnya, kurator tidak cukup lagi melapor kepada
LEXmedia. Bantahan daftar piutang menjadi titik krusial dalam setiap proses kepailitan. Pada tahap ini, kurator, kreditor, dan debitor pailit menguji kebenaran tagihan satu per satu. Namun, rumusan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyimpan masalah redaksional selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, praktisi kerap ragu ke pengadilan
LEXmedia. Isu AYDA kreditur separatis kepailitan kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perkara Nomor 173/PUU-XXIV/2026. Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Pemohon, PT. Sejin Silicone, mempersoalkan ketiadaan pengecualian mekanisme Agunan yang Diambil
LEXmedia. Pengalihan piutang sering muncul dalam sengketa kepailitan. Isu cessie syarat pailit kembali ramai sejak Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 266/PUU-XXIV/2026. Pada 12 Agustus 2026, Mahkamah menolak seluruh permohonan uji materi tersebut. Pertanyaan intinya sederhana: apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang sama bisa menjadi dua kreditur? Oleh karena itu,
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
Masih ada anggapan bahwa pekerjaan Kurator dalam perkara kepailitan pada akhirnya hanya bermuara pada satu pekerjaan: menjual harta Debitur kemudian membagikan hasilnya kepada Kreditur. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menjual aset memang merupakan bagian penting dalam pemberesan, tetapi pemberesan harta pailit tidak identik dengan penjualan aset. Sebelum sampai pada tahap
LEXmedia. Kasus mangkraknya proyek apartemen kerap membuat konsumen bertanya-tanya soal jalur hukum yang tersedia. Salah satu opsi yang sering disebut adalah PKPU pengembang rumah susun, yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap developer yang gagal menuntaskan kewajibannya. Namun, permohonan ini tidak bisa diajukan sembarangan. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih
