Tag: PP 37/2021

Konsultan hukum menjelaskan kewajiban dana cadangan pesangon kepada pengusaha di kantor Jakarta
Artikel
Editorial LEXmedia

Dana Cadangan Pesangon dan JKP

LEXmedia. Dana cadangan pesangon PHK kini menjadi kewajiban hukum bagi pengusaha di Indonesia. UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan kewajiban itu dalam Pasal 253. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026. Selain itu, UU tersebut mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, banyak pengusaha dan

Pekerja Indonesia menerima surat PHK sebagai ilustrasi perlindungan hukum PHK massal
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Hukum Pekerja Korban PHK Massal

LEXmedia. Gelombang efisiensi di berbagai sektor industri kembali memicu kekhawatiran pekerja di Indonesia. Ketika perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pertanyaan tentang perlindungan hukum PHK massal langsung mengemuka. Banyak pekerja tidak memahami hak mereka atas pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jalur hukum jika PHK dilakukan secara sepihak.