LEXmedia. Aturan alih daya terbaru kini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Presiden menetapkan dan mengundangkan UU ini pada 28 Oktober 2026. Selain itu, undang-undang ini menjawab amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, setiap perusahaan pengguna jasa outsourcing perlu meninjau ulang model operasionalnya sekarang.
Artikel ini membahas tiga hal pokok. Pertama, landasan konstitusional dari Putusan MK. Kedua, substansi pembatasan alih daya dalam UU 27/2026. Ketiga, langkah kepatuhan yang realistis bagi pemberi kerja dan perusahaan alih daya.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 sebagai Titik Balik
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini pada 31 Oktober 2024. Partai Buruh bersama sejumlah konfederasi serikat pekerja mengajukan permohonan uji materi. Pokok pengujiannya adalah klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.
Khusus soal alih daya, MK memberi makna baru atas Pasal 64 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. MK memaknainya sebagai berikut: menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan secara tertulis. Artinya, negara wajib menentukan batas pekerjaan yang boleh diserahkan kepada vendor. Perusahaan tidak lagi bebas menentukan sendiri ruang lingkup alih daya.
Lebih lanjut, MK meminta pembentuk undang-undang menyusun UU ketenagakerjaan baru. UU tersebut harus terpisah dari UU Cipta Kerja. MK memberi tenggat paling lama dua tahun. Selain itu, MK menegaskan pentingnya partisipasi aktif serikat pekerja dalam penyusunannya.
Makna Putusan MK bagi Aturan Alih Daya Terbaru
Putusan ini menggeser paradigma dari fleksibilitas menuju kepastian kerja. Sebelumnya, UU 6/2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak membatasi jenis pekerjaan alih daya. Akibatnya, banyak perusahaan menyerahkan pekerjaan inti kepada vendor. Kondisi itu melemahkan kepastian status pekerja.
Sebagai jembatan, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 pada 30 April 2026. Permenaker ini menetapkan enam bidang pekerjaan penunjang. Kemudian, aturan alih daya terbaru dalam UU 27/2026 mengambil langkah lebih tegas. Dengan demikian, pembatasan alih daya kini memiliki pijakan setingkat undang-undang, bukan sekadar peraturan menteri.
Substansi Alih Daya dalam UU 27/2026
UU 27/2026 memuat 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan sebagian klaster ketenagakerjaan UU 6/2023. Adapun ketentuan alih daya terdapat dalam Pasal 95 sampai Pasal 99. Secara prinsip, UU ini membatasi alih daya pada kegiatan jasa penunjang. Kegiatan tersebut tidak boleh berhubungan langsung dengan proses produksi.
Lima Bidang Jasa Penunjang yang Diizinkan
UU 27/2026 hanya membuka alih daya untuk lima bidang berikut:
1. Pelayanan kebersihan.
2. Penyediaan makanan bagi pekerja.
3. Tenaga pengamanan.
4. Jasa penunjang sektor pertambangan dan perminyakan.
5. Penyediaan angkutan pekerja.
Daftar ini lebih sempit daripada enam bidang dalam Permenaker 7/2026. Karena itu, perusahaan yang mengandalkan Permenaker sebagai acuan harus berhati-hati. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, undang-undang mengesampingkan peraturan menteri yang bertentangan. Namun, ketentuan teknis Permenaker tetap relevan sepanjang selaras dengan UU. Misalnya, kewajiban pencatatan perjanjian alih daya dalam Pasal 5 Permenaker 7/2026. Begitu pula Pasal 4 ayat (3), yang mewajibkan pemberi pekerjaan memastikan vendor memenuhi hak pekerja.
Konsekuensi Demi Hukum atas Pelanggaran
Pasal 98 UU 27/2026 memuat sanksi yang paling berdampak bagi pemberi kerja. Jika perusahaan memakai pekerja alih daya untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerjanya beralih. Demi hukum, pekerja tersebut menjadi pekerja perusahaan pemberi pekerjaan.
Konsekuensi ini menerapkan prinsip substansi di atas bentuk. Dalam hal ini, judul kontrak vendor tidak menentukan status hukum. Sebaliknya, karakter pekerjaan dan hubungan aktualnya dengan produksi menjadi ukuran utama. Akibatnya, pemberi kerja dapat menanggung kewajiban pesangon, pengakuan masa kerja, dan status pekerja tetap.
Pelindungan Pekerja dan Kewajiban Khusus BUMN
UU 27/2026 juga memperkuat pelindungan saat terjadi pergantian vendor. Apabila perusahaan alih daya berganti, hak pekerja ikut beralih. Selain itu, perusahaan pengganti wajib menghitung masa kerja pekerja secara kumulatif. Ketentuan ini menutup praktik “reset” masa kerja yang selama ini merugikan pekerja.
Di sisi lain, UU ini memberi perlakuan khusus bagi sektor strategis. Sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta BUMN wajib menjalankan alih daya melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya, pekerja alih daya tetap berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
Masa Transisi dan Status Peraturan Pelaksana
UU 27/2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Oktober 2026. Namun, Pasal 312 mewajibkan pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun. Sementara itu, ringkasan pemerintah yang dikutip media menyebut perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri. Ringkasan itu juga menyatakan perjanjian alih daya yang sedang berjalan tetap berlaku hingga berakhir.
Meskipun demikian, pelaku usaha sebaiknya tidak menunda penyesuaian. Pertama, ketentuan peralihan memerlukan pembacaan cermat pada naskah resmi di JDIH. Kedua, perpanjangan kontrak vendor setelah 28 Oktober 2026 berisiko tidak lagi terlindungi masa transisi. Oleh karena itu, setiap perpanjangan baru wajib mengikuti batas lima bidang.
Rekomendasi Kepatuhan Aturan Alih Daya Terbaru
Agar patuh pada aturan alih daya terbaru, direkomendasikan enam langkah berikut:
1. Inventarisasi pekerjaan alih daya. Petakan seluruh vendor, jumlah pekerja, lokasi, dan jangka waktu kontrak.
2. Uji keterkaitan dengan proses produksi. Nilai fungsi riil setiap posisi, bukan sekadar nama jasanya.
3. Revisi perjanjian alih daya. Cantumkan klausul pengalihan hak, masa kerja kumulatif, dan jaminan pemenuhan hak normatif.
4. Lakukan uji tuntas vendor. Pastikan vendor berbadan hukum, memiliki perizinan berusaha, dan mencatatkan perjanjiannya.
5. Restrukturisasi bagi BUMN dan sektor tambang. Siapkan anak perusahaan berbentuk PT untuk menjalankan fungsi alih daya.
6. Pantau peraturan pelaksana. Sesuaikan kebijakan internal begitu pemerintah menerbitkan PP atau Permenaker baru.
Pada akhirnya, aturan alih daya terbaru menuntut perubahan cara pandang perusahaan. Alih daya bukan lagi instrumen efisiensi tanpa batas. Sebaliknya, alih daya kini menjadi skema terbatas dengan risiko hukum yang nyata. Oleh karena itu, audit kepatuhan sejak dini jauh lebih murah daripada sengketa hubungan industrial di kemudian hari.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa dasar hukum alih daya yang berlaku saat ini?
Dasar hukum utama alih daya saat ini adalah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 95 sampai Pasal 99. UU ini berlaku sejak 28 Oktober 2026. Selain itu, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi landasan konstitusionalnya. Sementara itu, Permenaker 7/2026 tetap relevan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Pekerjaan apa saja yang boleh dialihdayakan menurut UU 27/2026?
UU 27/2026 membatasi alih daya pada lima bidang jasa penunjang. Kelima bidang itu adalah pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, jasa penunjang pertambangan dan perminyakan, serta angkutan pekerja. Seluruh bidang tersebut tidak boleh berhubungan langsung dengan proses produksi perusahaan pemberi pekerjaan. Karena itu, daftar ini lebih sempit daripada enam bidang dalam Permenaker 7/2026.
3. Apa akibatnya jika pekerja alih daya mengerjakan pekerjaan inti?
Berdasarkan Pasal 98 UU 27/2026, hubungan kerja pekerja tersebut demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Akibatnya, pemberi kerja menanggung seluruh hak pekerja, termasuk pengakuan masa kerja dan pesangon. Oleh karena itu, perusahaan perlu menilai fungsi riil setiap posisi, bukan hanya judul kontrak vendornya. Audit berkala membantu mencegah risiko ini sejak awal.
4. Apakah kontrak alih daya lama masih berlaku setelah UU 27/2026?
Menurut ringkasan pemerintah yang dikutip media, perjanjian alih daya yang sudah ada tetap berlaku sampai masa kontraknya berakhir. Perusahaan juga memperoleh waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri. Namun, setiap perpanjangan atau kontrak baru sebaiknya langsung mengikuti batas lima bidang jasa penunjang. Selanjutnya, periksa ketentuan peralihan pada naskah resmi di laman JDIH.
5. Apakah BUMN masih boleh menggunakan pekerja alih daya?
BUMN masih boleh menggunakan pekerja alih daya, tetapi dengan syarat khusus. UU 27/2026 mewajibkan BUMN menjalankan alih daya melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Kewajiban serupa berlaku bagi sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi. Tujuannya adalah memperkuat pelindungan dan akuntabilitas atas hak pekerja alih daya. Dengan demikian, BUMN perlu menyiapkan struktur anak perusahaan yang memadai.
