Dana Cadangan Pesangon dan JKP

LEXmedia. Dana cadangan pesangon PHK kini menjadi kewajiban hukum bagi pengusaha di Indonesia. UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan kewajiban itu dalam Pasal 253. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026. Selain itu, UU tersebut mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, banyak pengusaha dan pekerja masih bertanya. Apa bedanya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)? Apakah keduanya saling menggantikan? Oleh karena itu, artikel ini menganalisis kedua instrumen tersebut secara berdampingan. Analisis ini merujuk pada UU No. 27/2026, PP No. 35 Tahun 2021, dan PP No. 37 Tahun 2021 juncto PP No. 6 Tahun 2025.

Latar Belakang Lahirnya Dana Cadangan Pesangon

Kewajiban membayar pesangon sebenarnya bukan hal baru. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan masalah serius. Banyak perusahaan pailit atau tutup tanpa dana untuk membayar hak pekerja. Kasus kepailitan Sritex menjadi contoh yang sering pemerintah sebut. Dalam kasus itu, para pekerja kesulitan menagih pesangon mereka.

Sebagai respons, pemerintah dan DPR merumuskan skema pendanaan di muka. DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, Presiden menetapkan dan mengundangkannya pada 28 Oktober 2026. UU ini juga menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan itu mendorong lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang berdiri sendiri, terpisah dari UU Cipta Kerja.

UU 27/2026 tentang Dana Cadangan Pesangon

Pasal 253 ayat (1) menjadi norma inti. Bunyinya: “Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.” Kata “wajib” menunjukkan sifat norma yang imperatif. Dengan demikian, pengusaha tidak lagi memiliki pilihan untuk menunda pencadangan.

Rumusan “sumber pembayaran” juga penting. Frasa ini menegaskan bahwa dana cadangan berfungsi sebagai sarana, bukan pengganti kewajiban. Artinya, tanggung jawab membayar hak pekerja tetap melekat pada pengusaha.

Pengelola Dana Cadangan Pesangon: Lembaga Pemerintah

Pasal 253 ayat (3) menyerahkan pengelolaan dana kepada lembaga pemerintah. Konsekuensinya, perusahaan tidak lagi mengelola dana pesangon secara internal. Selama pembahasan, BPJS Ketenagakerjaan sempat muncul sebagai calon pengelola. Meski begitu, UU belum menyebut nama lembaganya secara tegas. Penunjukan lembaga pengelola masih menunggu peraturan pemerintah.

Dalam pembahasan di DPR, muncul pula gagasan tentang selisih dana. Kelebihan saldo kembali kepada pengusaha, sedangkan kekurangan tetap menjadi tanggungan pengusaha. Namun, gagasan ini masih memerlukan penegasan dalam peraturan pelaksana.

Pengecualian bagi Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 253 ayat (4) mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban ini. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan kapasitas keuangan pelaku usaha kecil. Akan tetapi, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban membayar pesangon. Pengusaha mikro dan kecil tetap wajib memenuhi hak pekerja saat PHK terjadi.

Sanksi Administratif Bertahap

Pasal 253 ayat (6) mengatur sanksi bagi pengusaha yang lalai. Sanksinya bersifat bertahap, yaitu:

– Peringatan tertulis;

– Pembatasan kegiatan usaha;

– Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan

– Pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi terakhir sangat berat bagi kelangsungan usaha. Oleh karena itu, kepatuhan sejak dini menjadi pilihan paling rasional.

Kaitan dengan Kewajiban Pesangon dan PP 35/2021

Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026 tetap mewajibkan pemberi kerja membayar hak akibat PHK. Hak itu meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarannya mengikuti faktor pengali sesuai alasan PHK. Selanjutnya, Pasal 232 ayat (2) mengatur besaran dasar pesangon berdasarkan masa kerja.

Perubahan penting juga terjadi pada faktor pengali. UU 27/2026 menghapus pengali 0,5 kali yang sebelumnya berlaku dalam PP No. 35 Tahun 2021. Kini, pengali terendah menjadi satu kali ketentuan. Misalnya, Pasal 237 dan Pasal 238 menetapkan pengali satu kali untuk perusahaan yang tutup.

Lalu, bagaimana status PP No. 35 Tahun 2021? PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan yang kini sudah dicabut. Pasal 40 PP 35/2021 memuat tabel pesangon yang selama ini menjadi acuan. Secara umum, aturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Meskipun demikian, keberlakuannya bergantung pada ketentuan peralihan UU 27/2026. Dengan kata lain, norma PP 35/2021 yang bertentangan, seperti pengali 0,5, tidak dapat lagi menjadi dasar perhitungan.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan menurut PP 6/2025

JKP memiliki karakter yang berbeda. Program ini merupakan jaminan sosial berbasis asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah pusat menyelenggarakan program tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023. Adapun pelaksanaannya mengacu pada PP No. 37 Tahun 2021 juncto PP No. 6 Tahun 2025. Selain itu, UU 27/2026 menegaskan kembali JKP sebagai program jaminan sosial yang wajib pemberi kerja ikuti.

PP 6/2025 membawa beberapa perubahan penting, antara lain:

1. Manfaat uang tunai 60% dari upah, paling lama enam bulan (Pasal 21 ayat (1));

2. Batas atas upah yang diperhitungkan tetap Rp5 juta;

3. Iuran 0,36% dari upah sebulan, terdiri atas 0,22% dari pemerintah pusat dan 0,14% rekomposisi iuran JKK;

4. Batas pengajuan klaim enam bulan sejak PHK (Pasal 40);

5. Manfaat tetap dibayar meski perusahaan pailit atau tutup dan menunggak iuran paling lama enam bulan (Pasal 39A).

Di samping uang tunai, peserta juga memperoleh akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Namun, Pasal 39A tidak menghapus kewajiban pengusaha melunasi tunggakan iuran dan denda.

Perbedaan Dana Cadangan Pesangon dan JKP

Berdasarkan perbandingan itu, kedua instrumen bersifat komplementer. JKP tidak menggantikan pesangon. Sebaliknya, dana cadangan juga tidak menggantikan JKP. Pekerja yang terkena PHK berpotensi menerima keduanya, sepanjang memenuhi syarat.

Celah Hukum yang Perlu Diantisipasi

Meski progresif, Pasal 253 menyisakan sejumlah pertanyaan.

Pertama, UU belum menetapkan besaran dan jadwal setoran cadangan.

Kedua, status dana saat perusahaan pailit memerlukan kepastian. Idealnya, dana yang terpisah dari harta perusahaan tidak masuk boedel pailit.

Ketiga, mekanisme ketika pesangon melebihi saldo cadangan belum jelas. Keempat, belum ada aturan tentang hasil pengembangan dana.

Oleh karena itu, peraturan pemerintah akan menentukan efektivitas skema ini. Pasal 312 UU 27/2026 memberi batas waktu satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana. Artinya, pemerintah harus menerbitkannya paling lambat 28 Oktober 2027.

Rekomendasi Kepatuhan

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan enam langkah berikut:

1. Petakan klasifikasi usaha. Pastikan apakah perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

2. Hitung ulang liabilitas pesangon. Gunakan Pasal 232 UU 27/2026 dan tinggalkan pengali 0,5.

3. Siapkan alokasi anggaran. Mulailah mencadangkan dana secara internal sambil menunggu PP.

4. Tinjau dokumen hubungan kerja. Selaraskan klausul PHK dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB.

5. Tertibkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tunggakan iuran tetap menjadi tanggungan pengusaha.

6. Pantau penerbitan PP. Lembaga pengelola dan tata cara setoran akan muncul di sana.

Pada akhirnya, dana cadangan pesangon mengubah paradigma kewajiban pesangon. Kewajiban yang semula reaktif kini berubah menjadi kewajiban terencana. Pengusaha yang bersiap lebih awal akan terhindar dari risiko sanksi administratif. Sementara itu, pekerja memperoleh kepastian hak yang lebih kuat.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa itu dana cadangan pesangon?

Dana cadangan pesangon adalah dana yang wajib pengusaha sediakan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lembaga pemerintah akan mengelola dana tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah akan mengatur tata cara penyediaan, penyetoran, dan pengelolaannya secara rinci.

2. Apakah semua pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon?

Tidak semua. Pasal 253 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2026 mengecualikan pengusaha usaha mikro dan kecil. Namun, pengecualian itu hanya berlaku untuk kewajiban pencadangan dana. Pengusaha mikro dan kecil tetap wajib membayar seluruh hak pekerja ketika memutus hubungan kerja. Hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

3. Apa perbedaan dana cadangan pesangon dan JKP?

Dana cadangan pesangon bersumber dari pengusaha untuk menjamin pembayaran hak PHK. Sementara itu, JKP merupakan program asuransi sosial yang BPJS Ketenagakerjaan selenggarakan. Iuran JKP berasal dari pemerintah pusat dan rekomposisi iuran JKK. Manfaatnya berupa uang tunai 60% upah selama enam bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Keduanya saling melengkapi.

4. Berapa manfaat uang tunai JKP setelah PP 6/2025?

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana diubah PP No. 6 Tahun 2025, peserta menerima uang tunai 60% dari upah setiap bulan. Manfaat ini berlaku paling lama enam bulan. Batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp5 juta. Peserta wajib mengajukan klaim paling lambat enam bulan sejak PHK.

5. Apa sanksi jika pengusaha tidak menyediakan dana cadangan pesangon?

Pasal 253 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif secara bertahap. Tahapannya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, serta penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Sanksi terberat berupa pencabutan perizinan berusaha bagi pengusaha yang tetap lalai. Adapun tata cara pengenaan sanksi akan mengikuti peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana.