LEXmedia. Banyak pengacara dan notaris di Indonesia masih melaporkan penghasilan memakai tarif PPh final 0,5 persen. Padahal, aturan PPh Final Pengacara Notaris justru melarang skema tersebut. Pemerintah menegaskan larangan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Perubahan kebijakan perpajakan selalu menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini khususnya dirasakan oleh mereka yang menjalankan profesi sebagai tenaga ahli melalui badan hukum mandiri. Seiring dengan penetapan PP No. 20/2026 yang mengatur fasilitas perpajakan, muncul pertanyaan mendasar di kalangan profesional. Apakah PT Perorangan tenaga
LEXmedia. Penerapan tarif Pajak Penghasilan atau PPh Final sering menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini terjadi karena skema tersebut menawarkan kemudahan administrasi yang sangat praktis bagi wajib pajak. Selain itu, kepastian tarif yang rendah membuat banyak orang berbondong-bondong memilih metode penghitungan ini. Pemerintah menegaskan bahwa
LEXmedia. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi instrumen krusial dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Namun, pemahaman pelaku usaha mengenai syarat PPh final UMKM sering kali masih minim, banyak pelaku usaha belum memahami kriteria, tarif, serta mekanisme pelaporan terbaru yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah terus
