Tag: Putusan MK 100/PUU-XXIV/2026

Kepala desa dan anggota BPD membahas penggunaan dana desa untuk MBG di balai desa dengan dokumen APB Desa dan nampan makan bergizi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Bolehkah Dana Desa untuk MBG?

LEXmedia. Wacana dana desa untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) kini memicu pertanyaan serius di kalangan pemerintah desa. Apakah pemerintah pusat berwenang mengarahkan Dana Desa untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis? Pertanyaannya sederhana. Namun, jawabannya menuntut pembacaan cermat atas undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN

Ilustrasi putusan MK anggaran MBG: palu hakim, dokumen APBN, dan nampan makan bergizi gratis di meja siding
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK: Pemisahan Anggaran MBG

LEXmedia. Putusan MK anggaran MBG mengubah cara negara mencatat belanja makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memisahkan anggarannya dari anggaran pendidikan. Selain itu, MK membatasi kewenangan pemerintah mengubah APBN tanpa persetujuan DPR. Artikel ini menganalisis dua putusan MK