LEXmedia. Proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan aset debitur. Kreditor selaku pemilik hak tagih sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan harta pailit (boedel pailit). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dan mempertegas hak kreditor mendapatkan
LEXmedia. Lanskap informasi digital di Indonesia mengalami transformasi radikal yang memicu kerentanan masif terhadap disinformasi terstruktur. Penyebaran hoaks kini bukan sekadar masalah etika, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tafsir hukum delik menyebarkan berita bohong sebagai panduan literasi. Pemerintah merespons fenomena ini
LEXmedia. Praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup umum di tengah masyarakat Indonesia. Namun, fenomena ini menyimpan kerumitan yuridis yang sangat besar bagi para pelakunya. Kita sering melihat pasangan memilih jalan ini karena alasan agama atau keyakinan spiritual. Meskipun demikian, ketiadaan pencatatan resmi oleh negara membuka celah kerentanan
LEXmedia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penataan regulasi pemilihan kepala daerah yang sangat krusial bagi demokrasi. Dinamika politik nasional kembali memanas seiring dengan munculnya Putusan MK Terbaru tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Pilkada 2026. Mahkamah Konstitusi telah memberikan jawaban final atas ketidakpastian hukum yang sempat membayangi syarat pencalonan.
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan krusial yang menyita perhatian publik dan para praktisi hukum. Implikasi Putusan MK No 61/PUU-XXIV/2026 Terhadap Kewenangan Polri menjadi topik hangat karena menyangkut stabilitas institusi keamanan negara. Namun, putusan ini ternyata tidak mengubah satu pun norma dalam undang-undang kepolisian. Majelis hakim menjatuhkan amar
LEXmedia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa harapan besar bagi modernisasi hukum di Indonesia. Namun, publik kini menaruh perhatian besar terhadap Analisis Putusan MK No 93/PUU-XXIV/2026 tentang Uji Materiil KUHP terkait Pasal Berita Bohong. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi benteng terakhir untuk menguji konstitusionalitas norma yang dianggap represif. Selain
LEXmedia. Putusan MK Pasal 101 KUHAP pidana mati Maret 2026 menjadi isu sentral dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Momentum ini beriringan dengan berlakunya KUHP Nasional tahun 2026. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik. Pergeseran paradigma pemidanaan menuntut penyesuaian serius pada hukum acara pidana. Transformasi ini mengarah pada
