LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Sistem peradilan pidana di Indonesia kini mengalami transformasi besar yang lebih humanis dan progresif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mulai mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara. Pemerintah merancang kebijakan ini untuk mengatasi masalah akut over kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan. Selain itu, langkah strategis ini dapat mempercepat
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia kini mengalami transformasi besar yang mempengaruhi mekanisme penegakan hukum. Pemahaman mengenai tata cara penuntutan pidana menurut KUHAP baru menjadi instrumen penting demi menjamin kepastian hukum substantif. Regulasi ini tidak sekadar mengatur aspek formalitas persidangan, tetapi juga menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan korban. Hadirnya Undang-Undang
LEXmedia. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak lagi menjadi tempat penghukuman semata. Paradigma pemasyarakatan modern justru menempatkan Lapas sebagai bagian integral dari proses reintegrasi sosial, efektivitas sistem peradilan pidana terpadu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan saja. Keberhasilan ini melainkan juga
LEXmedia. Penahanan merupakan upaya paksa yang sering memicu diskusi intens dalam sistem peradilan pidana kita, aturan mengenai penahanan menjadi tolok ukur keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, kita menyaksikan perbedaan aturan penahanan pidana KUHP lama vs KUHP baru yang sangat
LEXmedia. Reputasi dan kehormatan merupakan aset yang berharga bagi setiap individu di tengah pesatnya arus informasi digital. Namun, serangan terhadap nama baik melalui media sosial kini semakin sering terjadi dan berdampak fatal. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami tentang hak korban pencemaran nama baik mengajukan ganti rugi perdata sebagai langkah
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah resmi berlaku menggantikan regulasi warisan kolonial. Namun, pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan praktisi hukum siber. Salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan adalah nasib pasal-pasal multitafsir yang mengatur
LEXmedia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak sejarah hukum di Indonesia. Selama ini, korban kekerasan seksual seringkali menghadapi trauma ganda berupa penderitaan fisik-psikis sekaligus ketakutan mendalam saat berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana
LEXmedia. Dunia hukum bisnis di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Saat ini, penerapan restorative justice dalam perkara pidana bisnis di Indonesia menjadi pilihan penyelesaian sengketa hukum korporasi. Melalui pendekatan ini, penyelesaian pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan badan melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan dampak ekonomi.
LEXmedia. Transformasi besar sedang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa pergeseran paradigma hukum yang sangat fundamental. Sistem peradilan kita kini mulai meninggalkan model retributif yang kaku dan beralih ke model restoratif yang humanis. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah penerapan
