Tag: RUU Perampasan Aset

Palu hakim, berkas perkara, serta kunci rumah, kunci mobil, dan buku tabungan bersegel sebagai ilustrasi aset dirampas negara menurut RUU Perampasan Aset
Artikel
Editorial LEXmedia

Aset Dirampas Negara: Apa Saja?

LEXmedia. Pertanyaan tentang aset dirampas negara kembali mengemuka di akhir 2026. Komisi III DPR mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perampasan Aset pada masa sidang 10 November 2026. Selain itu, DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, banyak orang masih bingung soal batasannya. Apakah negara bisa mengambil rumah,

Palu hakim dan barang bukti seperti rumah, kendaraan, uang, dan emas sebagai ilustrasi harta yang dirampas negara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Daftar Harta yang Dapat Dirampas Negara

LEXmedia. Banyak orang bertanya, harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara? Pertanyaan ini makin relevan sejak KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, DPR kini sedang membahas RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, memahami batas harta yang dirampas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar wawasan.

Ilustrasi perampasan aset tindak pidana berupa palu hakim, uang rupiah, emas, dan sertifikat tanah bersegel barang bukti
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perampasan Aset 13 Tindak Pidana

LEXmedia. Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik pada 2026. Komisi III DPR RI mengumumkan 13 tindak pidana yang menjadi sasaran mekanismenya. Karena itu, banyak pihak bertanya tentang jenis kejahatan yang masuk daftar tersebut. Artikel ini mengulas perampasan aset tindak pidana secara ringkas dan akurat. Selain itu, artikel ini

Palu hakim, berkas perkara, dan aset sitaan di ruang sidang sebagai ilustrasi perampasan aset tanpa pemidanaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB-AF)

LEXmedia. Banyak pelaku kejahatan ekonomi lolos bersama hartanya. Namun, negara kini menyiapkan instrumen baru, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme ini membidik harta hasil kejahatan, bukan tubuh pelakunya. Oleh karena itu, negara tetap dapat memulihkan kerugian meskipun pelaku belum dihukum. Selama ini, hukum Indonesia

Direksi perusahaan meninjau dokumen kepatuhan hukum menghadapi RUU Perampasan Aset di ruang rapat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Dampak RUU Perampasan Aset bagi Perusahaan

LEXmedia. RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian serius dunia usaha. Pasalnya, DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami arah aturan ini sejak sekarang. Artikel ini menganalisis isi draf, dasar hukum yang berlaku, dan dampaknya bagi korporasi. Selain itu, artikel ini menutup dengan rekomendasi

Palu hakim, berkas, dan aset sitaan melambangkan perampasan aset tindak pidana di ruang sidang
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perampasan Aset Tindak Pidana: RUU

LEXmedia. Perampasan aset tindak pidana selama ini bergantung pada putusan pidana. Negara harus menghukum pelaku lebih dulu. Namun, pelaku sering meninggal dunia, kabur, atau menghilang. Akibatnya, hasil kejahatan tetap berada di tangan mereka. RUU Perampasan Aset hadir untuk menutup celah tersebut. Draf RUU memperkenalkan mekanisme perdata yang menyasar asetnya, bukan

Palu hakim dan dokumen hukum melambangkan dampak RUU Perampasan Aset terhadap kepastian investasi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

RUU Perampasan Aset dan Iklim Investasi

LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau